Ikhlas tapi Tak Sepenuhnya Terima, Pengacara Febrie Sebut Ada "Bias" dalam Putusan Hakim
JAKARTA Mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah disebut telah mengikhlaskan dan menghormati putusan hakim yang menolak gugatan
NASIONAL
JAKARTA — Partai Demokrat resmi melaporkan empat akun media sosial ke Polda Metro Jaya terkait tudingan bahwa Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Laporan ini diterima polisi pada Senin, 5 Januari 2026, dengan nomor LP/B/97/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.
Politikus Demokrat, Andi Arief, menjelaskan laporan diajukan setelah empat akun menyebarkan konten yang dianggap fitnah.Baca Juga:
Akun yang dilaporkan antara lain YouTube @AGRI FANANI, @Bang bOy YTN, @KajianOnline, dan TikTok @sudirowibudhiusmp.
"Rencana awal laporan menggunakan UU ITE Pasal 28 jo 45, tetapi berdasarkan Putusan MK No. 155, kerusuhan di ruang publik bukan tindak pidana. Setelah koordinasi dengan tim siber Polda Metro Jaya, laporan kami menggunakan Pasal 263 ayat 1 & 2 jo 264 KUHP baru," kata Andi Arief,kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).
Konten yang dilaporkan menampilkan narasi bahwa SBY berada di balik isu ijazah palsu Jokowi.
Menurut Demokrat, tudingan ini tidak benar dan merugikan reputasi SBY.
Kepala Badan Riset & Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Demokrat, Ahmad Khoirul Umam, menekankan, penyebaran fitnah ini dilakukan secara masif dan berulang sehingga berpotensi menyesatkan publik.
"Pak SBY sama sekali tidak terlibat. Hubungan beliau dengan Pak Jokowi berjalan baik, dan saat ini SBY fokus pada aktivitas sosial, seni, dan olahraga," ujar Umam. Partai Demokrat meminta akun-akun yang dilaporkan segera memberikan klarifikasi dan permintaan maaf terbuka.
Demokrat menegaskan langkah hukum diperlukan untuk mencegah penyebaran disinformasi yang dapat merusak ruang publik dan kualitas demokrasi.
Diam terhadap fitnah, menurut Umam, berisiko dianggap sebagai pembenaran dan bisa menjadi preseden buruk bagi politik di Indonesia.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari akun-akun yang dilaporkan.*
JAKARTA Mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah disebut telah mengikhlaskan dan menghormati putusan hakim yang menolak gugatan
NASIONAL
JAKARTA Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan Pemilu tetap digelar pada 2029. Hasto meminta tidak ada upaya yang bertentangan
POLITIK
BOGOR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan penggeledahan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (28
NASIONAL
JAKARTA Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan maksud Presiden Prabowo Subianto yang mempersilakan menteri mingg
POLITIK
PEKANBARU Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memuji penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau yang dinilainya berja
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 pada 2027 dapat menciptakan sekitar 2
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya mengamankan 322 orang yang diduga berkaitan dengan kerusuhan setelah demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di atas 5 belum sepenuhnya dirasaka
EKONOMI