FKUB dan Majelis Agama Medan Dukung Penataan Penjualan Daging Non-Halal
MEDAN Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB Kota Medan) bersama MajelisMajelis Agama Kota Medan menyatakan dukungan terhadap Surat Edaran
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Partai Demokrat resmi melaporkan empat akun media sosial ke Polda Metro Jaya terkait tudingan bahwa Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Laporan ini diterima polisi pada Senin, 5 Januari 2026, dengan nomor LP/B/97/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.
Politikus Demokrat, Andi Arief, menjelaskan laporan diajukan setelah empat akun menyebarkan konten yang dianggap fitnah.Baca Juga:
Akun yang dilaporkan antara lain YouTube @AGRI FANANI, @Bang bOy YTN, @KajianOnline, dan TikTok @sudirowibudhiusmp.
"Rencana awal laporan menggunakan UU ITE Pasal 28 jo 45, tetapi berdasarkan Putusan MK No. 155, kerusuhan di ruang publik bukan tindak pidana. Setelah koordinasi dengan tim siber Polda Metro Jaya, laporan kami menggunakan Pasal 263 ayat 1 & 2 jo 264 KUHP baru," kata Andi Arief,kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).
Konten yang dilaporkan menampilkan narasi bahwa SBY berada di balik isu ijazah palsu Jokowi.
Menurut Demokrat, tudingan ini tidak benar dan merugikan reputasi SBY.
Kepala Badan Riset & Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Demokrat, Ahmad Khoirul Umam, menekankan, penyebaran fitnah ini dilakukan secara masif dan berulang sehingga berpotensi menyesatkan publik.
"Pak SBY sama sekali tidak terlibat. Hubungan beliau dengan Pak Jokowi berjalan baik, dan saat ini SBY fokus pada aktivitas sosial, seni, dan olahraga," ujar Umam. Partai Demokrat meminta akun-akun yang dilaporkan segera memberikan klarifikasi dan permintaan maaf terbuka.
Demokrat menegaskan langkah hukum diperlukan untuk mencegah penyebaran disinformasi yang dapat merusak ruang publik dan kualitas demokrasi.
Diam terhadap fitnah, menurut Umam, berisiko dianggap sebagai pembenaran dan bisa menjadi preseden buruk bagi politik di Indonesia.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari akun-akun yang dilaporkan.*
(d/dh)
MEDAN Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB Kota Medan) bersama MajelisMajelis Agama Kota Medan menyatakan dukungan terhadap Surat Edaran
PEMERINTAHAN
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim piatu di Hall Dewan Pers,
NASIONAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, mengikuti kegiatan Penyampaian Opini Ombudsman Republik Indonesi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengingatkan masyarakat agar mewaspadai kemunculan situs web palsu yang mengatasna
NASIONAL
BATAM Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengevaluasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT ASL Shipyard Indo
NASIONAL
KARO Pemerintah Kabupaten Karo memaparkan kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan kawasan p
PEMERINTAHAN
ASAHAN, 23 Februari 2026 Pemerintah Kabupaten Asahan akan melaksanakan Safari Ramadhan 1447 H pada tanggal 24, 25 dan 27 Februari 2026 d
PEMERINTAHAN
BINJAI Pemerintah Kota (Pemko) Binjai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Lahan Baku Sawah (LBS) Parsial Tahun 2026, Selasa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana melalui sinergi dengan Badan
NASIONAL
ACEH BESAR Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polda Aceh Tahun 2026 di Hotel The Pad
PEMERINTAHAN