Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
TABANAN – Sidang pembuktian perkara sengketa lahan di Desa Jatiluwih Kangin, Kabupaten Tabanan, kembali digelar pada Kamis (8/1/2026), menghadirkan saksi-saksi dari unsur desa adat.
Persidangan ini menjadi sorotan karena menyingkap fakta terkait penguasaan tanah seluas ±2.000 meter persegi yang disengketakan.
Baca Juga:
Tim kuasa hukum penggugat yang terdiri dari Yohan A. Kapitan, S.H., M.H., I Wayan Sudiarta, S.H., I Made Alit Ardika, S.H., dan Ketut Ngurah Arjaya, S.H., M.H., menghadirkan Jero Bendesa Adat dan Klian Adat Jatiluwih untuk menjelaskan status kepemilikan tanah.
Dari keterangan saksi adat, terungkap bahwa Tergugat I–III, baik sebagai penjual maupun pembeli, tidak pernah menguasai fisik tanah tersebut.
Sebaliknya, penggugat dan almarhum suaminya telah menempati dan menguasai tanah secara terbuka, terus-menerus, dan diketahui masyarakat adat setempat selama puluhan tahun.
Jero Bendesa Adat menyatakan bahwa sejak sebelum dirinya menjabat, penggugat dan keluarga almarhum suami, I Nengah Sudira, telah tinggal di atas tanah bersama beberapa keluarga lain dalam satu rumpun kekerabatan.
Bukti hubungan darah berupa sanggah (tempat suci keluarga) turut memperkuat klaim penggugat.
Sementara itu, Klian Adat Jatiluwih memastikan penggugat mengetahui batas-batas tanah dan jumlah bangunan di atasnya.
Bahkan beberapa warung di atas lahan tersebut pernah disewakan oleh almarhum suami penggugat tanpa menimbulkan klaim atau keberatan dari pihak lain.
Para saksi menegaskan bahwa tidak pernah ada laporan atau klaim kepemilikan dari Tergugat I–III kepada desa adat.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius karena Tergugat III pernah mengaku membeli tanah pada 2015, namun Tergugat I–II mengaku tidak pernah menguasai maupun memahami batas tanah.
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL