Presiden Apresiasi Peran Polri Jawa Barat dalam Keberhasilan Swasembada Jagung Nasional
KARAWANG Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan penghargaan kepada Polri, khususnya Polda Jawa Barat, atas dukungan me
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA – Dua mantan karyawan sebuah perusahaan konstruksi, Lina dan Sandra Paramita, mengajukan permohonan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru.
Gugatan ini diajukan setelah keduanya dituduh melakukan penggelapan dana perusahaan dan diberhentikan secara sepihak.
Permohonan uji materi tersebut tercatat dengan nomor 267/PUU-XXIII/2025 dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (9/1/2026).Baca Juga:
Kuasa hukum pemohon, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, menyatakan bahwa tuduhan penggelapan yang diarahkan kepada kliennya tidak berdasar.
"Semua tindakan yang dilakukan Lina dan Sandra adalah atas perintah direktur utama perusahaan. Namun, justru mereka dilaporkan oleh atasan yang sama," kata Zico dalam sidang.
Menurut Zico, kedua mantan karyawan tersebut belum pernah dipanggil atau dimintai keterangan secara resmi oleh pihak kepolisian sebelum perkara dinaikkan ke tahap penyidikan. Hal ini, menurut kuasa hukum, menyalahi prinsip proses hukum yang adil.
Dalam uji materi, Lina dan Sandra menggugat sejumlah pasal KUHP dan KUHAP baru, di antaranya:
- Pasal 488 KUHP: Diminta untuk menambahkan ketentuan bahwa perbuatan yang dilakukan atas perintah jabatan sah dari atasan tidak dapat dipidana.
- Pasal 16 ayat (1) KUHAP: Penyidik wajib melakukan klarifikasi terhadap pihak yang diduga sebelum peningkatan perkara ke tahap penyidikan.
- Pasal 19 ayat (1) KUHAP: Harus mengatur kewajiban pemberitahuan dan pelibatan pihak yang berkepentingan langsung, baik pelapor maupun terlapor.
- Pasal 22 ayat (1) KUHAP: Harus menyatakan bahwa penyidik dapat memanggil seseorang sebagai calon tersangka atau saksi untuk kepentingan penyidikan.
- Pasal 23 ayat (5) KUHAP: Surat tanda penerimaan laporan wajib diberikan kepada pelapor dan terlapor.
KARAWANG Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan penghargaan kepada Polri, khususnya Polda Jawa Barat, atas dukungan me
PERTANIAN AGRIBISNIS
ACEH SELATAN Pasca banjir yang melanda Kabupaten Aceh Selatan, masyarakat tidak hanya menghadapi kerusakan fisik dan sisa lumpur, tetapi
PERISTIWA
TAPTENG Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Mahmud Efendi, memaparkan kondisi terkini pascabencana banjir bandang dan tanah longsor
PEMERINTAHAN
JAKARTA Dugaan penipuan rekrutmen anggota kepolisian menyeret nama Adly Fairuz ke ranah perdata setelah korban mengalami kerugian hingga
ENTERTAINMENT
JAKARTA Pemerintah Amerika Serikat dikabarkan menawarkan insentif hingga USD 100 ribu atau setara Rp 1,6 miliar per warga Greenland untu
INTERNASIONAL
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya resmi menetapkan kebijakan baru terkait keanggotaan dalam rapat pengurus yang digelar pa
NASIONAL
JAKARTA Lima karya jurnalistik terpilih sebagai pemenang Anugerah Jurnalistik Adinegoro (AJA) 2025 setelah melewati penilaian ketat dewa
NASIONAL
KARO Pemerintah Kabupaten Karo menggelar acara Ramah Tamah Tahun Baru 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karo, Jumat (9/1). Acara yang b
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, secara resmi meletakkan batu pertama pembangunan Rum
KESEHATAN
MEDAN Warga asal Kota Medan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan saat ini tertahan di penampungan di Shwe Kokko, My
HUKUM DAN KRIMINAL