JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023–2024.
Hari ini, Kamis (22/1/2026), lembaga antirasuah memeriksa lima saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Kelima saksi berasal dari kalangan biro travel dan pegawai Kemenag.Baca Juga:
Mereka adalah Mohamad Udi Arwijono, Direktur PT Aliston Buana Wisata; Husein Badeges, Direktur PT Aida Tourindo Wisata; Muhamad Irfan, Manajer Operasional PT Lintas Ziarah Sahara; Abdul Muhyi, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus; serta Ridwan Kurniawan, Staf Kasi Pendaftaran Kemenag RI.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pihaknya belum merinci materi pemeriksaan saksi.
Pemeriksaan ini bagian dari rangkaian penyidikan setelah KPK menetapkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka pada awal Januari 2026.
Kasus ini terkait dugaan penyelewengan pembagian 20.000 kuota tambahan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi.
Seharusnya, kuota tersebut dibagi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Namun, KPK menilai pembagian yang terjadi menjadi 50:50, bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan, "Ini menjadi perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai aturan. Kuota seharusnya dibagi 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk khusus, bukan dibagi dua sama rata."
Sampai saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menghitung potensi kerugian negara dari kasus tersebut.
KPK menekankan bahwa seluruh pihak yang terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku.*
SHANGHAI Indonesia resmi memperkuat kerja sama di bidang ekonomi kreatif digital dengan meresmikan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ber
INTERNASIONAL
PANGKALPINANG Dua saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara dugaan kelalaian medis dr Ratna Setia Asih menegaskan bahwa pen
KESEHATAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap masih banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Grati
PEMERINTAHAN
MEDAN Seorang penyidik Resmob Polrestabes Medan dikenakan penempatan khusus (patsus) oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo mendorong penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi batu bara untuk kebutuhan domestik
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan pengadaan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar yang dialokasikan untuk periode Apri
PEMERINTAHAN
KUPANG Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat (KSP TLM) Indonesia untuk mengambi
EKONOMI
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungbalai dalam rangka penyampaian rekomenda
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan berdasarkan capaian produ
EKONOMI
JAKARTA El Rumi resmi menikahi Syifa Hadju dalam prosesi akad nikah yang digelar di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (26/4
ENTERTAINMENT
