Generasi Muda Terancam! LAN Sumut Desak BNNP dan Pemda Segera Persempit Peredaran Gas Tawa Whip Pink
JAKARTA Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) mengeluarkan peringatan keras terkait maraknya penyalahgunaan nitrous oxide
KESEHATAN
JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mempertanyakan penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya, suami dari korban penjambretan yang terjadi di Jalan Solo, Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 26 April 2025.
Penetapan status hukum tersebut dilakukan oleh Kepolisian Resor Sleman.
Politikus Partai Gerindra itu menilai langkah aparat penegak hukum tersebut memunculkan tanda tanya besar mengenai rasa keadilan.Baca Juga:
Menurut Habiburokhman, Hogi berada dalam posisi melindungi keluarganya ketika peristiwa pidana itu terjadi.
"Seseorang yang berusaha melindungi keluarganya justru harus berhadapan dengan jerat hukum, sementara pelaku kejahatan meninggal akibat perbuatannya sendiri. Hukum seharusnya memberi rasa aman bagi masyarakat, bukan ketakutan bagi orang yang membela diri," kata Habiburokhman melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Senin, 26 Januari 2026.
Ia menegaskan Komisi III DPR memandang perkara ini perlu ditelaah secara jernih dan proporsional.
Menurutnya, penegakan hukum tidak cukup hanya berpegang pada konstruksi pasal semata, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks peristiwa serta rasa keadilan substantif.
Habiburokhman menyatakan Komisi III DPR akan memanggil Kapolres Sleman dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sleman untuk meminta penjelasan terkait penanganan perkara tersebut.
Selain itu, Hogi Minaya beserta kuasa hukumnya juga akan dihadirkan dalam rapat tersebut.
"Rabu, 28 Januari, Kapolres dan Kajati Sleman akan kami panggil bersama Pak Hogi dan kuasa hukumnya, sebagai upaya mencari keadilan yang seharusnya," ujar Habiburokhman.
Kasus ini menyita perhatian publik karena menyangkut batas antara pembelaan diri dan tindak pidana.
Penetapan tersangka terhadap warga yang disebut berupaya melindungi keluarga memunculkan perdebatan luas mengenai penerapan hukum pidana dan perlindungan terhadap korban kejahatan.*
(vo/ad)
JAKARTA Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) mengeluarkan peringatan keras terkait maraknya penyalahgunaan nitrous oxide
KESEHATAN
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dinilai memegang peran strategis dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transpar
NASIONAL
BANDA ACEH Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Aceh mengumumkan hasil seleksi terbuka untuk sembilan jabata
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, memberikan pernyataan tegas menjelan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memberi sinyal akan kembali melayangkan gugatan perdata terhadap perusahaanperu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia resmi meluncurkan logo resmi keketuaan dalam organisasi kerja sama ekonomi Developing Eight (D8) untuk periode 2026
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mempercepat penerapan Sumut Corporate University (Corpu) sebagai upaya strate
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tetap memperhatikan nasib para pekerja di 28 perusahaan yang izinn
NASIONAL
MEDAN Jajaran Polsek Medan Baru berhasil menangkap dua pria diduga spesialis pencurian sparepart sepeda motor di wilayah Medan Petisah,
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Kalapas Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, secara resmi membuka kegiatan perlombaan dalam rangka peringatan Isra Mi&039raj Nabi
NASIONAL