Kasus Kematian Winda Lorenza Sampai ke DPR, Rapat Digelar Tertutup demi Keluarga
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar rapat tertutup untuk membahas kasus kematian Winda Lorenza Gowasa, mantan istri anggota Polri di Med
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan sejarah dan perkembangan institusi Polri dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR, Senin (26/1/2026).
Dalam kesempatan itu, Sigit menekankan pentingnya posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden, sejalan dengan amanat reformasi 1998.
Menurut Sigit, perjalanan Polri sejak kemerdekaan telah melalui berbagai perubahan struktural.Baca Juga:
"Polri pernah berada di bawah Kemendagri, kemudian di bawah Perdana Menteri pada 1946-1961. Tahun 1966 sampai 1998, Polri tergabung dengan ABRI dan bersifat lebih militeristik," ujarnya.
Reformasi 1998, kata Sigit, menjadi titik balik bagi Polri untuk kembali menjadi institusi sipil.
"Pascareformasi, Polri terpisah dari TNI. Momentum ini digunakan untuk membangun ulang doktrin, struktur, dan akuntabilitas agar Polri menuju road map menjadi civilian police, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 30 ayat (4)," jelasnya.
Kapolri menegaskan posisi Polri yang berada di bawah Presiden merupakan penempatan ideal, mengingat tantangan keamanan di Indonesia yang luas.
"Kita memiliki 17.380 pulau dan luas wilayah yang setara dari London hingga Moskow. Dengan posisi ini, Polri bisa melaksanakan tugas secara maksimal dan fleksibel," ungkapnya.
Lebih jauh, Sigit menekankan perbedaan doktrin Polri dengan TNI.
"Polri memiliki doktrin to serve and protect, bukan to kill and destroy. Dengan doktrin Tata Tentrem Kerta Raharja, Polri bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat, berbeda dengan TNI yang fokus pada pertahanan," katanya.
Seiring transformasi ini, Sigit optimistis Polri dapat lebih responsif dan profesional dalam melayani masyarakat, sambil tetap menjaga independensi institusi sipil.*
(d/ad)
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar rapat tertutup untuk membahas kasus kematian Winda Lorenza Gowasa, mantan istri anggota Polri di Med
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar kebijakan publik Bambang Harymurti mendorong pembentukan lembaga pengelola aset yang independen dalam pembahasan Rancangan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta seluruh jajaran Kementerian HAM di berbagai daerah aktif turun ke masyara
NASIONAL
JAKARTA Antusiasme masyarakat untuk menyaksikan langsung rangkaian upacara peringatan HUT ke81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka terbila
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi I DPRD Kota Medan Robi Barus meminta dugaan jual beli jabatan yang menyeret eks Camat Medan Timur Fernanda diusut s
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa melakukan kunjungan kerja ke Makodim 0208/Asahan, Senin (10/8/2026). Dalam kun
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Sebanyak 170 mahasiswa Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan diterjunkan untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata
PENDIDIKAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai resmi menerapkan Core Values ASN BerAKHLAK sebagai pedoman budaya kerja bagi seluruh aparatur si
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai resmi meluncurkan logo city branding Tanjungbalai Kota Kerang. Branding baru ini diharapkan me
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyoroti kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilainya belum maksimal.
PEMERINTAHAN