JAKARTA — Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut aparat penegak hukum dapat menangkap banyak pihak jika serius mengusut dugaan korupsi di Indonesia.
Pernyataan itu ia sampaikan saat memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Selasa, 27 Januari 2026.
Pernyataan tersebut muncul ketika jaksa penuntut umum menyinggung sistem pengadaan minyak di Pertamina yang sempat diusulkan Ahok semasa menjabat komisaris utama.Baca Juga:
Jaksa mempertanyakan permasalahan dalam sistem pengadaan lama yang dinilai tidak efisien.
Menurut Ahok, sistem pengadaan sebelumnya membuat Indonesia tidak memiliki cadangan minyak strategis yang memadai.
Ia menyebut cadangan nasional kerap tidak mencapai kebutuhan 30 hari karena keterbatasan anggaran dan penugasan negara kepada Pertamina.
"Dalam Undang-Undang Migas, cadangan itu sebetulnya tugas pemerintah. Tapi karena Pertamina dianggap BUMN, akhirnya dibebani tugas meski harus menanggung kerugian," kata Ahok di hadapan majelis hakim.
Ahok menjelaskan, dirinya pernah mengusulkan sistem pengadaan berbasis supplier hire stock melalui katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Ia menginginkan adanya halaman khusus pengadaan Pertamina, seperti yang pernah diterapkannya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Ia mengklaim sistem tersebut berhasil menekan pemborosan anggaran di Jakarta.
Namun, menurut dia, perubahan terjadi setelah dirinya tidak lagi menjabat.
"Begitu saya tidak jadi gubernur, semuanya diubah lagi," ujar Ahok.
Dalam persidangan, Ahok juga menyinggung peran lembaga pemeriksa keuangan.
Ia mengatakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kerap hanya dikategorikan sebagai kelebihan bayar.
"Ada enggak BPK atau BPKP bilang itu temuan pidana? Cuma kelebihan bayar. Makanya saya bilang ke jaksa, kalau mau periksa serius, saya bisa kasih tahu, banyak yang bisa ditangkap," kata Ahok.
Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina telah menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 285 triliun.
Perkara tersebut berkaitan dengan impor bahan bakar minyak serta penjualan solar nonsubsidi.
Sebanyak sembilan orang telah didakwa dalam perkara ini, termasuk sejumlah mantan pejabat Pertamina dan pihak swasta yang terlibat dalam rantai perdagangan minyak.*
(d/dh)
PADANGSIDIMPUAN Wali Kota Padangsidimpuan mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian sosial dengan menyelenggarakan kegiatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memprediksi perputaran uang selama libur Lebaran Idul Fitri 1447 H akan mencapai Rp
EKONOMI
SURABAYA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga pangan nasional terpantau mengalami kenaikan signifikan pada 15 Maret 2026, H6 jelang Lebaran. Berdasarkan data yang diri
EKONOMI
DELI SERDANG Seorang remaja bernama Bagus Prayoga Syahputra, 13 tahun, ditemukan tewas tenggelam di aliran Sungai Belawan, tepatnya di Be
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa dugaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Forum Koordinasi Pimpin
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1447 H dan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 Tahun 2026, personel Polsek Denpasar Selatan
NASIONAL
DENPASAR Menjelang perayaan Hari Raya Nyepi Caka Warsa 1948 dan Idul Fitri 1447 Hijriah, Bhabinkamtibmas Desa Sumerta Kauh, Aiptu I Putu
NASIONAL
BALI Satgas Pangan Polda Bali, bersama instansi terkait, melaksanakan inspeksi mendalam di pasarpasar tradisional dan ritel modern di wi
EKONOMI
JAKARTA Batu empedu sapi, yang selama ini hanya dikenal sebagai produk sampingan dari hewan ternak, kini mencuri perhatian dunia berkat
KESEHATAN
