Bongkar Jaringan Narkoba Bekasi, Polres Amankan Puluhan Kilogram Sabu dan Ribuan Obat Keras
BEKASI Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Polres Bekasi Kota kembali menunjukkan tajinya dalam memberantas peredaran narkotika dan o
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN– Sidang perdana gugatan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) atas dugaan penyebab banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (27/1).
Hakim ketua Jarot Widiyatmono membuka sidang untuk umum dan meminta kedua belah pihak melengkapi berkas administrasi.
Sidang juga menetapkan penggunaan mediator dari PN Medan, yang akan memfasilitasi proses mediasi.Baca Juga:
"Setelah berkas diperiksa, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menentukan penyedia mediator, baik dari luar maupun dari PN Medan," ujar Jarot.
Kedua pihak akhirnya sepakat menggunakan mediator dari pengadilan, yang akan dipimpin oleh Hakim Efrata. Namun, mediasi ditunda hingga minggu depan karena jadwal mediator yang padat.
Sri Indrawati, Ketua Tim Hukum KLH, menjelaskan bahwa PT TBS diduga menjadi salah satu penyebab bencana banjir dan longsor yang terjadi pada Desember 2025 di Tapanuli Tengah.
Menurut Sri, gugatan ini mencakup dua tuntutan utama: kompensasi kerugian lingkungan dan pemulihan lingkungan. Luas lahan PT TBS yang terlibat sekitar 277 hektare.
"Harapannya, majelis hakim memutus perkara ini seadil-adilnya sesuai dengan petitum kami," kata Sri.
Langkah hukum ini merupakan bagian dari upaya KLH menindak enam perusahaan yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan masif di Sumatera Utara.
Selain PT TBS, gugatan juga diajukan terhadap PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, dan PT MST.
Berdasarkan hasil pengawasan lapangan dan kajian teknis, aktivitas keenam perusahaan tersebut diduga merusak lingkungan seluas 2.516,39 hektare di tiga kabupaten: Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Sidang lanjutan dan mediasi akan berlangsung minggu depan di PN Medan.
BEKASI Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Polres Bekasi Kota kembali menunjukkan tajinya dalam memberantas peredaran narkotika dan o
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA TIMUR Koperasi Kelurahan Merah Putih Cipinang Muara sukses menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 di Aula K
EKONOMI
OlehKhairul FahmiBELAKANGAN ini, ruang publik kita riuh dengan perdebatan mengenai partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BOP). Senti
OPINI
JAKARTA Indonesia dan Malaysia resmi menyepakati pembentukan satuan tugas (task force) percepatan penempatan pekerja migran Indonesia (PM
EKONOMI
MEDAN Sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PHM) dan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) yang diajukan Kementerian Lingkungan Hid
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 100 ton beras untuk warga terdampak ba
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan iuran anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) akan dialokasikan salah satunya
POLITIK
NIAS SELATAN Kasus dugaan korupsi Dana Dacil di Nias Selatan hingga kini masih berputarputar di meja penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari)
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menindak tegas seorang warga negara Korea Selatan berinisial CHK (56) dengan melakuk
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui Regional Office (RO) Denpasar menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 2025 sebagai forum s
EKONOMI
