JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) resmi mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan yang diduga menjadi penyebab banjir di wilayah Sumatera Utara.
Gugatan ini menuntut ganti rugi total Rp 4,8 triliun, yang mencakup kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan ekosistem.
"Ini sifatnya strict liability, pertanggungjawaban mutlak.Baca Juga:
Dengan gugatan ini, diharapkan lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dapat dipulihkan," kata Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Rizal Irawan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Keenam perusahaan yang digugat antara lain PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS, yang diduga melakukan kegiatan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan DAS Batang Toru, Sumatera Utara.
Aktivitas mereka dituding menyebabkan kerusakan lingkungan seluas 2.516,39 hektare dan menjadi salah satu faktor terjadinya banjir.
Total gugatan perdata mencapai Rp 4.843.232.560.026. Rinciannya, Rp 4,6 triliun untuk ganti kerugian lingkungan hidup dan Rp 178 miliar untuk pemulihan ekosistem.
Selain gugatan, KLH telah melakukan penyegelan sejumlah perusahaan di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebagai langkah pencegahan agar kegiatan yang merusak lingkungan tidak berlanjut.
Sebelumnya, pada Desember 2025, KLH memanggil delapan korporasi yang beroperasi di Sumatera Utara, termasuk yang saat ini digugat.
Prinsip strict liability sebelumnya diterapkan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, untuk memastikan perusahaan bertanggung jawab penuh atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Dengan langkah hukum ini, KLH menegaskan komitmennya dalam melindungi lingkungan hidup sekaligus memulihkan hak-hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat.*
(d/dh)
BIREUEN Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, SE melakukan silaturahmi dengan Muhammad Ali bin Abdul Muthaleb atau Abu Paya Pasi, Imam Besar M
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo meminta aparat penegak hukum menghentikan penanganan kasus dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Sejumlah warga di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, mengadu kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution ter
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengakui masih banyak perusahaan di wilayahnya yang membayar pekerja di bawah upah m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) mengamankan 101 orang yang diduga akan melakukan tindakan anarkistis dalam perin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dengan suasana meriah dan penuh kebersamaan di Gedung P
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Suasana haru dan penuh kekhidmatan menyelimuti Aula Gedung Organisasi Wanita (GOW) Kota Tanjungbalai saat Wali Kota Tanjung
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menjadikan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 sebagai momentum memperkuat sine
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkap perjalanan politiknya yang disebut penuh tantangan, termasuk empat kali kegagalan dalam kon
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan ren
EKONOMI
