Peran Dadan Hindayana Terkuak di Skema Jual Titik SPPG MBG, Uang Mengalir ke Atas
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menyusun langkah strategis peningkatan kualitas dan akses layanan hukum melalui Rapat Rencana Kinerja Tahun 2026 Divisi Pelayanan Hukum yang digelar pada Selasa, 14 Januari 2026.
Rapat tersebut dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana, serta diikuti seluruh jajaran Divisi Pelayanan Hukum.
Eem mengatakan perencanaan kinerja menjadi fondasi penting dalam memastikan pelayanan hukum berjalan efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.Baca Juga:
Menurut dia, dinamika dan tuntutan publik terhadap layanan hukum terus berkembang sehingga aparatur dituntut untuk bekerja lebih adaptif dan responsif.
"Pelayanan hukum ke depan harus mengedepankan kemudahan akses, kepastian hukum, dan kecepatan layanan," kata Eem dalam arahannya.
Rapat tersebut difokuskan pada evaluasi menyeluruh terhadap program pelayanan hukum yang akan dijalankan pada 2026.
Evaluasi dilakukan untuk memetakan tantangan, peluang, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum. Hasil evaluasi itu kemudian dijadikan dasar dalam merumuskan strategi dan target kinerja yang lebih terukur.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan dan implementasi di lapangan.
Ia menyebut rencana kinerja 2026 disusun dengan menitikberatkan pada penguatan layanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.
"Perencanaan yang matang dan terarah menjadi kunci untuk menghadirkan pelayanan hukum yang semakin berkualitas," ujar Redana.
Diskusi rapat berlangsung dinamis dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh peserta.
Berbagai gagasan dan masukan disampaikan untuk menyempurnakan program kerja agar berorientasi pada hasil dan kebutuhan masyarakat.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran direksi dan komisaris lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara
EKONOMI
SINGKIL Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 tahun 2026, Polres Aceh Singkil melaksanakan kegiatan anjangsana kepada para pu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyiapkan sejumlah kantong parkir atau parkir satelit di sekitar Stadion Teladan guna mengantisipasi lonjak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti pelatihan dasar militer s
PEMERINTAHAN
JAKARTA Relawan Garda Prabowo melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, ke B
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti
EKONOMI
JAKARTA Pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya oleh penyidik Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan bar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kabupaten Karo berencana menghapus retribusi masuk ke kawasan pemandian air panas Sidebukdebuk setelah mendapat masuka
PEMERINTAHAN