Tersangka Pemalsuan Surat Tanah, Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Resmi Ditahan
MEDAN Tim penyidik Subdit II Harta Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara menahan anggota DP
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) dan peningkatan kinerja organisasi tahun 2026 melalui Apel Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas, Pakta Integritas, serta Perjanjian Kinerja, Rabu, 14 Januari 2026.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, mengatakan penandatanganan komitmen tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel.
"Zona Integritas harus menjadi komitmen nyata dalam membangun pemerintahan yang transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi," kata Eem dalam sambutannya.Baca Juga:
Menurut Eem, komitmen tersebut sejalan dengan arahan Menteri Hukum Republik Indonesia yang sebelumnya disampaikan dalam Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas di Graha Pengayoman, Jakarta.
Ia menegaskan bahwa momentum ini menjadi titik awal bagi seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali untuk bergerak serempak menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Eem mengingatkan bahwa pada 2021, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali berhasil meraih predikat WBK.
Capaian tersebut, kata dia, merupakan hasil dari sinergi dan kerja keras seluruh pegawai.
Transformasi kelembagaan menjadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, menurutnya, justru memperkuat komitmen dalam menjaga integritas dan kualitas layanan publik.
Berbekal capaian tersebut, Eem menyatakan optimismenya bahwa Kanwil Kemenkum Bali mampu melangkah lebih jauh dan meraih predikat WBBM pada tahun-tahun mendatang.
Dalam menghadapi tantangan birokrasi modern, Eem menekankan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi.
Pengembangan layanan berbasis digital dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.
"Kita harus terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi secara optimal sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan," ujarnya.
MEDAN Tim penyidik Subdit II Harta Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara menahan anggota DP
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadaan 15.000 potong jilbab senilai Rp525 juta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan. Aliansi Mahasis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mempercepat penyelesaian sejumlah Program Strategis Daerah (PSD) bidang pendidikan agar d
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyalurkan anggaran Rp49,5 miliar lebih untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) melalui
PENDIDIKAN
MEDAN Dinas Pendidikan Sumatera Utara mencatat seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah terali
PENDIDIKAN
MEDAN Masalah genangan air dan banjir menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu
PEMERINTAHAN
BATU BARA Sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya mencegah terulangnya aksi tawuran di kalangan remaja, Pemerintah Kecamatan Tanjung T
NASIONAL
JAKARTA Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Pelayanan tersebut menc
KESEHATAN
JAKARTA Ida Yulidina, istri Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara setelah suaminya dicopot Presiden Prabowo Subianto dari jabatan Menteri Keu
NASIONAL
BANDA ACEH Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh bersama Tim Puslabfor Cabang Medan memeriksa secara forensik te
NASIONAL