Menuju Birokrasi Bersih, Kanwil Kemenkum Bali Mantapkan Zona Integritas 2026

DENPASAR — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) dan peningkatan kinerja organisasi tahun 2026 melalui Apel Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas, Pakta Integritas, serta Perjanjian Kinerja, Rabu, 14 Januari 2026.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, mengatakan penandatanganan komitmen tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel.

"Zona Integritas harus menjadi komitmen nyata dalam membangun pemerintahan yang transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi," kata Eem dalam sambutannya.

Baca Juga:

• Aceh Raih Delapan Besar Nasional, Kinerja Pelayanan Publik Dinilai Sangat Baik

Menurut Eem, komitmen tersebut sejalan dengan arahan Menteri Hukum Republik Indonesia yang sebelumnya disampaikan dalam Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas di Graha Pengayoman, Jakarta.

Ia menegaskan bahwa momentum ini menjadi titik awal bagi seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali untuk bergerak serempak menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Eem mengingatkan bahwa pada 2021, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali berhasil meraih predikat WBK.

Capaian tersebut, kata dia, merupakan hasil dari sinergi dan kerja keras seluruh pegawai.

Transformasi kelembagaan menjadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, menurutnya, justru memperkuat komitmen dalam menjaga integritas dan kualitas layanan publik.

Berbekal capaian tersebut, Eem menyatakan optimismenya bahwa Kanwil Kemenkum Bali mampu melangkah lebih jauh dan meraih predikat WBBM pada tahun-tahun mendatang.

Dalam menghadapi tantangan birokrasi modern, Eem menekankan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Pengembangan layanan berbasis digital dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kita harus terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi secara optimal sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan," ujarnya.

Selain itu, Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ditegaskan sebagai instrumen utama dalam mengukur capaian target dan indikator kinerja organisasi.

Perjanjian tersebut, menurut Eem, mencerminkan komitmen bersama seluruh jajaran untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan negara.

Dalam kesempatan yang sama, Eem juga menyampaikan sejumlah strategi pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 sesuai arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta.

Strategi tersebut meliputi pemanfaatan hasil Evaluasi ZI Tahun 2025 sebagai bahan pembelajaran, penguatan inovasi pelayanan publik berbasis manajemen risiko dan LKjIP, serta peningkatan integritas dan kompetensi aparatur dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas.

Menutup sambutannya, Eem menyatakan keyakinannya bahwa dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, Kanwil Kemenkum Bali mampu menjadi contoh penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

Ia menegaskan bahwa predikat WBK dan WBBM bukan sekadar label, melainkan nilai yang harus tercermin dalam setiap sikap dan kinerja aparatur.*

(dh)

Kolaborasi Mahasiswa dan Pemerintah Aceh Percepat Pemulihan Pascabanjir

Kakanwil Kementerian Hukum Bali Dorong Perencanaan Kinerja 2026 yang Terukur

Investasi Masa Depan: Prabowo Dorong Pendidikan Kedokteran Gratis untuk Rakyat

Energi Masa Depan: LPG Diganti Dimethyl Ether dari Batu Bara

DPR Ingatkan Indonesia Profesional di Tengah Kepemimpinan Dewan HAM PBB

Tiga Prioritas Pembangunan Sumut 2026, Wagub Surya Ajak Semua OPD Kolaborasi