Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
DENPASAR — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Eem Nurmanah mendorong penyusunan perencanaan kinerja tahun 2026 yang terukur, realistis, dan selaras dengan kebijakan nasional Kementerian Hukum.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Rencana Kinerja Tahun 2026 Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Selasa, 13 Januari 2025.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Eem Nurmanah dan didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mustiqo Vitra.Baca Juga:
Kegiatan ini menjadi langkah awal penyusunan program dan kegiatan strategis divisi untuk tahun mendatang.
Menurut Eem, perencanaan kinerja merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat.
Karena itu, setiap rencana program harus disusun secara cermat dan berorientasi pada hasil.
"Rencana kinerja harus disusun secara terukur agar setiap program benar-benar memberikan manfaat dan dampak yang nyata," kata Eem dalam arahannya.
Rapat ini diikuti oleh seluruh jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.
Setiap unit kerja diberi kesempatan menyampaikan usulan program, indikator kinerja, serta kebutuhan pendukung pelaksanaan kegiatan.
Diskusi berlangsung dengan menekankan prinsip akuntabilitas dan efektivitas.
Sementara itu, Mustiqo Vitra mengatakan penyusunan rencana kinerja tahun 2026 difokuskan pada penguatan fungsi pembinaan hukum dan fasilitasi peraturan perundang-undangan.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi target divisi dengan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL