Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
DENPASAR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menekankan pentingnya peningkatan kualitas kinerja aparatur dalam Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2025 dan Persiapan Kinerja Tahun 2026 yang digelar di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali, Senin, 12 Januari.
Dalam arahannya, Eem menyatakan evaluasi kinerja tidak boleh hanya berorientasi pada capaian kuantitatif, tetapi juga harus menilai kualitas pelaksanaan program dan kesesuaian dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
Evaluasi tahun 2025, kata dia, harus menjadi pijakan untuk menyusun langkah perbaikan dan penguatan kinerja pada 2026.Baca Juga:
"Evaluasi harus membahas secara mendalam capaian perjanjian kinerja, sehingga perencanaan ke depan lebih terukur dan tepat sasaran," ujar Eem.
Ia juga menyoroti pentingnya keselarasan antara perencanaan dan realisasi anggaran.
Menurut Eem, realisasi anggaran per triwulan harus mengikuti ketentuan pusat untuk menghindari deviasi yang berpotensi memengaruhi penilaian kinerja anggaran.
Ia meminta bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meningkatkan ketelitian dalam memeriksa alur pertanggungjawaban keuangan dari setiap divisi dan bagian.
Dalam bidang kepegawaian, Eem menegaskan penilaian kinerja pegawai harus dilakukan secara objektif dan terukur melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), baik triwulanan maupun tahunan.
Ia mendorong Bagian Tata Usaha dan Umum, khususnya Kelompok Kerja SDM, untuk menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna memastikan penyusunan SKP selaras dengan rencana aksi masing-masing unit kerja serta pemetaan peminatan jabatan fungsional.
Eem juga mendorong Divisi Pelayanan Hukum untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak eksternal.
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk meningkatkan peran dan eksistensi Kanwil Kemenkum Bali di tengah masyarakat.
Sementara itu, kepada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Eem meminta agar tertib administrasi terus dijaga dan penyempurnaan Surat Keputusan Kelompok Kerja segera dilakukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan rencana aksi.
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL