Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA – Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026.
Kepercayaan internasional ini, menurut Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk membuktikan komitmen nyata terhadap perlindungan HAM.
"Apresiasi setinggi-tingginya kepada fungsi diplomasi RI, khususnya Perwakilan Tetap RI di Jenewa yang dipimpin oleh Sidharto Reza Suryodipuro. Mereka berhasil meyakinkan anggota Dewan HAM PBB agar Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM," ujar Andreas, Sabtu (10/1/2026).Baca Juga:
Andreas menekankan bahwa mandat ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh elemen bangsa.
"Tugas ini menjadi tanggung jawab bersama. KemHAM, Komnas HAM, lembaga perlindungan HAM, serta seluruh masyarakat Indonesia harus menunjukkan bahwa bangsa ini menempatkan perlindungan HAM sebagai prioritas pembangunan," lanjutnya.
Indonesia memperoleh mandat tersebut melalui pemilihan di tingkat kawasan oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) pada 8 Januari 2026.
Penetapan ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB dan merupakan hasil diplomasi terkoordinasi Kementerian Luar Negeri RI dengan seluruh Perwakilan RI di luar negeri.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Sebelum menjabat, Sidharto pernah memegang berbagai posisi strategis, termasuk Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Dengan posisi ini, Indonesia diharapkan mampu mengedepankan prinsip musyawarah, mufakat, dan profesionalisme dalam setiap pengambilan keputusan di forum HAM global.*
(d/dh)
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL