Refleksi Rido Hermawan: Ketika Manusia Terpisah dari Dirinya dan Alam
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
DENPASAR — Kantor Wilayah Kementerian hukum/" target="_blank">Hukum Bali memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas informasi hukum bagi masyarakat.
Langkah terbaru dilakukan melalui partisipasi aktif dalam Sosialisasi Pedoman Pelaporan dan Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum/" target="_blank">Hukum Nasional (JDIHN) Tahun 2026, yang digelar secara virtual melalui Zoom, Jumat (30/01/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN (Pusat JDIHN) ini diikuti oleh pengelola JDIH dari seluruh kantor wilayah di Indonesia.Baca Juga:
Dari Kanwil Kemenkum Bali, hadir Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan hukum/" target="_blank">Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, Penyuluh hukum/" target="_blank">Hukum Ahli Madya, Ida Ayu Putu Herawati, serta tim JDIH Bali.
Kepala Pusat JDIHN, Machyudhie, membuka kegiatan sekaligus memberikan arahan strategis terkait penyesuaian kebijakan pelaporan dan penilaian kinerja anggota JDIHN pada tahun 2026.
Menurut Machyudhie, penilaian tahun ini mengalami reformulasi signifikan untuk mendukung program Reformasi hukum/" target="_blank">Hukum Nasional.
"Fokus penilaian tidak lagi hanya pada kuantitas, melainkan empat variabel utama: pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, aksesibilitas yang mudah dan cepat, integrasi dan sinkronisasi dokumen hukum, serta pengembangan organisasi JDIH," ujar Machyudhie.
Machyudhie menekankan bahwa tahun 2026 tidak akan ada masa sanggah dalam penilaian.
Hal ini menuntut seluruh anggota JDIHN untuk lebih cermat dan profesional dalam menyajikan data sejak awal pelaporan.
Tujuannya adalah menciptakan ekosistem data hukum yang valid, terintegrasi, dan dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat.
Selepas pengarahan, kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai tata cara pengisian lembar pembinaan dan pelaporan kinerja.
Sesi ini bertujuan menyamakan pemahaman bagi masing-masing daerah di bawah binaan Kantor Wilayah Kementerian hukum/" target="_blank">Hukum, sehingga persiapan menghadapi periode penilaian berjalan efektif dan seragam.
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI
JAKARTA Jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan. Sebanyak 26
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Kondisi Jalan Perhubungan Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dikeluhkan warga. Sejumlah titik
NASIONAL
JAKARTA Posisi Timnas Indonesia dalam ranking FIFA kembali mengalami perubahan setelah seluruh pertandingan fase grup FIFA ASEAN Cup 202
OLAHRAGA
JAKARTA Dunia usaha masih melihat adanya ruang untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2026 dan memasuki 2027. N
EKONOMI
MEDAN Sebanyak 13 pekerja migran irregular atau ilegal asal Sumatera Utara diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
HUKUM DAN KRIMINAL