Dirut PUD Pasar Medan Laporkan Dugaan Korupsi Internal ke Kejari Medan
MEDAN Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR — Kantor Wilayah Kementerian hukum/" target="_blank">Hukum Bali memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas informasi hukum bagi masyarakat.
Langkah terbaru dilakukan melalui partisipasi aktif dalam Sosialisasi Pedoman Pelaporan dan Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum/" target="_blank">Hukum Nasional (JDIHN) Tahun 2026, yang digelar secara virtual melalui Zoom, Jumat (30/01/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN (Pusat JDIHN) ini diikuti oleh pengelola JDIH dari seluruh kantor wilayah di Indonesia.Baca Juga:
Dari Kanwil Kemenkum Bali, hadir Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan hukum/" target="_blank">Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, Penyuluh hukum/" target="_blank">Hukum Ahli Madya, Ida Ayu Putu Herawati, serta tim JDIH Bali.
Kepala Pusat JDIHN, Machyudhie, membuka kegiatan sekaligus memberikan arahan strategis terkait penyesuaian kebijakan pelaporan dan penilaian kinerja anggota JDIHN pada tahun 2026.
Menurut Machyudhie, penilaian tahun ini mengalami reformulasi signifikan untuk mendukung program Reformasi hukum/" target="_blank">Hukum Nasional.
"Fokus penilaian tidak lagi hanya pada kuantitas, melainkan empat variabel utama: pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, aksesibilitas yang mudah dan cepat, integrasi dan sinkronisasi dokumen hukum, serta pengembangan organisasi JDIH," ujar Machyudhie.
Machyudhie menekankan bahwa tahun 2026 tidak akan ada masa sanggah dalam penilaian.
Hal ini menuntut seluruh anggota JDIHN untuk lebih cermat dan profesional dalam menyajikan data sejak awal pelaporan.
Tujuannya adalah menciptakan ekosistem data hukum yang valid, terintegrasi, dan dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat.
Selepas pengarahan, kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai tata cara pengisian lembar pembinaan dan pelaporan kinerja.
Sesi ini bertujuan menyamakan pemahaman bagi masing-masing daerah di bawah binaan Kantor Wilayah Kementerian hukum/" target="_blank">Hukum, sehingga persiapan menghadapi periode penilaian berjalan efektif dan seragam.
MEDAN Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara masyarakat Kecamatan Talawi, Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara, dan Dinas Lingkungan Hidup
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menonaktifkan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial yang terlibat da
NASIONAL
GAYO LUES Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh Irjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah melakukan kunjungan kerja ke Polres Gayo Lues, Rabu,
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memerintahkan CEO Danantara, Rosan Roeslani, untuk menurunkan suku bunga program Permodalan Nasional M
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung menerima pengembalian uang sebesar Rp600 juta dari PT Toshida Indonesia terkait kasus dugaan korupsi yang menyer
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat tetap tenang menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembu
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan rumah jabatan bagi seluruh hakim di Indonesia. Kebijakan ini, menurut Pra
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya temuan dana sekitar Rp 39 triliun yang disebut berasal dari aset milik koruptor dan
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara oleh Jaks
HUKUM DAN KRIMINAL