Dari Ojek Online hingga Pedagang Gugat Kuota Internet Hangus ke MK, Rp63 Triliun Dipertaruhkan: Ini Bukan Uang Kecil, Negara Wajib Hadir!

JAKARTA – Sebuah gugatan bersejarah kini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bukan korporasi besar, melainkan warga biasa, sepasang suami istri, seorang pengemudi ojek online, dan pedagang kuliner daring, membawa persoalan yang selama ini dianggap "takdir" pengguna kartu prabayar: kuota internet hangus saat masa aktif berakhir.

Para pemohon mempersoalkan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang memberi kewenangan luas kepada operator telekomunikasi dalam menetapkan skema tarif dan layanan.

Baca Juga:

• INSAN Binjai Jadi Kampus Pertama di Sumut yang Dikunjungi Lemhannas RI pada 2026, Mahasiswa Diajak Jadi Garda Ketahanan Nasional

Mereka menilai norma itu menjadi celah legal bagi praktik penghangusan kuota tanpa mekanisme akumulasi, pengembalian, atau konversi nilai.

"Internet hari ini bukan sekadar pelengkap gaya hidup, melainkan infrastruktur sosial yang menopang kerja, pendidikan, usaha, hingga layanan publik," kata Anggota Komisi I DPR RI, Okta Kumala Dewi, menanggapi gugatan tersebut.

Menurut Okta, jalur konstitusi adalah pilihan sah ketika hak konsumen dirugikan.

Kerugian konkret dialami Didi Supandi, pengemudi ojek online, dan Wahyu Triana Sari, pedagang kuliner daring.

Dari paket data 30 GB yang dibeli, hanya sepertiganya terpakai sebelum masa aktif berakhir. Sisanya hangus, tanpa kompensasi.

Para pemohon menekankan bahwa kuota internet yang dibayar lunas seharusnya tetap menjadi hak pengguna.

Mereka membandingkan dengan listrik prabayar yang tidak hangus, menilai perbedaan ini diskriminatif dan melanggar prinsip keadilan konstitusional.

MK merespons serius. Hakim Arsul Sani meminta studi komparatif internasional terkait pengaturan kuota prabayar, sementara Wakil Ketua MK, Saldi Isra, memberi waktu 14 hari untuk perbaikan berkas, hingga 26 Januari 2026.

Okta Kumala Dewi menyoroti dampak ekonomi praktik kuota hangus, yang diperkirakan mencapai Rp63 triliun.

"Ini bukan uang kecil. Negara wajib hadir untuk memastikan praktik yang merugikan masyarakat tidak terjadi," tegasnya.

Gugatan ini menandai transformasi keluhan sehari-hari menjadi isu hak digital nasional, menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah internet tetap diperlakukan semata sebagai komoditas, atau sebagai layanan publik yang menuntut keadilan, kepastian, dan perlindungan hak warga negara.*

(vo/ad)

INSAN Binjai Jadi Kampus Pertama di Sumut yang Dikunjungi Lemhannas RI pada 2026, Mahasiswa Diajak Jadi Garda Ketahanan Nasional

Isu Pratikno Mundur dari Kabinet Prabowo, Ini Jawaban Sang Menko PMK

UMKM Bisa Ajukan KUR BRI Rp70 Juta 2026, Ini Langkah Mudahnya!

Awali 2026 dengan Rapat Koordinasi di Danau Toba, Desa Tongging Jadi Lokasi Strategis TP PKK Karo Perkuat 10 Program Pokok Tahun 2026

Bupati Karo Hadiri Konsultasi Publik RKPD Sumut 2027, Gubernur Bobby Tekankan Pemulihan Pascabencana

PT Agrinas Bangun Gerai KDMP Merbau Mataram, Diawasi TNI Tanpa Pihak Ketiga