Buruh Soroti Kebijakan WFH ASN: Efisiensi atau Ganggu Pelayanan Publik?
JAKARTA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menanggapi wacana pemerintah mengenai penerapan kebijakan work
NASIONAL
DENPASAR — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali memastikan kesesuaian lima Rancangan Peraturan Walikota (Raperwali) Kota Denpasar melalui rapat harmonisasi yang digelar di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Denpasar, Senin (2/2/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan Pemerintah Kota Denpasar dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, sebagai bagian dari tahapan pembentukan produk hukum daerah.
Tim Kanwil Kemenkum Bali dipimpin Eem Nurmanah, Kepala Kanwil Kemenkum Bali, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, serta Tim Pokja 3 yang diketuai I Kadek Setiawan.Baca Juga:
Eem Nurmanah menegaskan pentingnya harmonisasi untuk memastikan setiap rancangan peraturan sesuai asas dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.
.jpeg)
"Harmonisasi dilakukan untuk memastikan kualitas regulasi daerah, memperkuat tertib administrasi, meningkatkan efektivitas kelembagaan, serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik," ujar Eem.
Kelima Raperwali yang diharmonisasikan meliputi:
- Pembentukan dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah,
- Perubahan peraturan pelaksanaan pajak dan retribusi daerah,
- Pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah,
- Perubahan ketentuan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara,
- Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2026.
Eddy Mulya menyampaikan apresiasi atas pendampingan Kanwil Kemenkum Bali yang dinilai cepat dan responsif.
Ia menekankan, lima Raperwali ini memiliki urgensi strategis untuk pembaruan regulasi, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan pelayanan publik di Kota Denpasar.
Selain harmonisasi, Kanwil Kemenkum Bali juga mengenalkan Safari Pelayanan dan Bantuan Hukum Gratis, yang menyasar wilayah tertinggal dan masyarakat yang membutuhkan akses layanan hukum langsung.
Pemerintah Kota Denpasar menyatakan dukungan penuh terhadap program ini untuk memperluas akses keadilan bagi warga.
Mustiqo Vitra Ardhiansyah berharap harmonisasi ini turut meningkatkan kualitas regulasi daerah, menjaga Indeks Reformasi Hukum, serta mendukung pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Denpasar.
JAKARTA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menanggapi wacana pemerintah mengenai penerapan kebijakan work
NASIONAL
JAKARTA Facebook, yang kini berada di bawah payung Meta, meluncurkan program baru bernama Creator Fast Track yang menawarkan bayaran hingg
SAINS DAN TEKNOLOGI
WASHINGTON D.C. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengonfirmasi pada Kamis (19/3/2026) bahwa dirinya telah memperingatkan Perda
INTERNASIONAL
ACEH BESAR Tiga doa Malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi renungan mendalam bagi umat Islam di penghujung bulan Ra
AGAMA
OlehMarsudin Nainggolan.ADA satu jenis hukuman yang tidak pernah dijatuhkan di ruang sidang, tetapi dampaknya bisa jauh lebih panjang dari
OPINI
JAKARTA Jelang Lebaran 2026, para pemain FC Mobile dapat merayakan dengan hadiah spesial dari EA Sports melalui serangkaian kode redeem te
ENTERTAINMENT
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang resmi mengubah pola pembayaran honor bilal mayit dan penggali kubur. Yang sebelumnya diba
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pentingnya perusahaan memandang mudik pekerja sebagai bagian dari upaya m
NASIONAL
SIMALUNGUN Mantan fungsionaris DPC PDIP Kabupaten Simalungun, Sarmuliadin Sinaga, mempertanyakan mengapa Konfercab (Konferensi Cabang) P
POLITIK
YOGYAKARTA Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengimbau para elite bangsa untuk menjadi teladan dalam menjaga p
NASIONAL