Menteri HAM Rencanakan Pembangunan Kampung Redam di Wilayah Rawan Konflik
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengungkap rencana ambisius Kementerian HAM untuk membangun Kampung Rekonsilias
NASIONAL
DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan peran strategis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam pembangunan hukum nasional.
Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, dalam kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Anggota JDIH se-Provinsi Bali Tahun 2026, yang digelar secara virtual pada Senin (2/2), terpusat di Ruang Arjuna, Kanwil Kemenkum Bali.
Kegiatan ini menjadi bagian implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional dan program Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam pengembangan JDIH di daerah.Baca Juga:
Peserta terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, DPRD, dan perguruan tinggi se-Bali.
Menurut Eem, JDIH bukan sekadar wadah pengelolaan dokumen hukum, tetapi instrumen penting untuk mendukung reformasi hukum dan pembangunan hukum nasional.
"JDIH adalah tulang punggung informasi hukum nasional. Keberhasilan reformasi hukum ditentukan oleh kualitas pengelolaan dokumen yang dapat dimanfaatkan pemerintah, akademisi, maupun masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, Eem menjelaskan pengelolaan JDIH memiliki keterkaitan langsung dengan Indeks Pembangunan Hukum (IPH), Indeks Reformasi Hukum (IRH), dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas JDIH memberikan kontribusi nyata terhadap penilaian kinerja pemerintahan dan pembangunan hukum di daerah.
Tahun 2026, kebijakan penilaian kinerja Anggota JDIHN disederhanakan dari 29 indikator menjadi empat variabel utama: kualitas pengelolaan, integrasi sistem, aksesibilitas informasi hukum, dan keberlanjutan pengembangan JDIH.
"Penyederhanaan ini bukan menurunkan standar, tapi menegaskan fokus pada substansi. Kami berharap seluruh anggota JDIH memahami kebijakan ini dan menjadikannya momentum peningkatan kualitas layanan informasi hukum," kata Eem.
Kegiatan pembinaan juga diisi sosialisasi pedoman pelaporan dan penilaian kinerja Anggota JDIH oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya, Ida Ayu Herawati.
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengungkap rencana ambisius Kementerian HAM untuk membangun Kampung Rekonsilias
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berhasil meraih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman Repu
PEMERINTAHAN
BOGOR Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pe
PEMERINTAHAN
BINJAI Fakta mengejutkan kembali terungkap dalam sidang kasus narkotika yang menjerat Aipda Erina Sitapura, oknum polisi aktif, di Penga
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan sejumlah pernyataan tegas dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah P
NASIONAL
MEDAN Anggota DPR RI Andar Amin Harahap ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara perio
SOSOK
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mewakili Gubernur Aceh menghadiri 7th Aceh Upstream Oil & Gas Supply Chain Management Summi
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan peran strategis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam pembangu
HUKUM DAN KRIMINAL
KISARAN Pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pelaksana
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Pejabat Direktorat PPK SMA di Kemendikbudristek, Dhany Hamiddan Khoir, menjadi saksi dalam persidangan dugaan korupsi pen
HUKUM DAN KRIMINAL