JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Elia Massa Manik, mantan Direktur Utama PT Pertamina periode 2017-2018, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi jual beli gas PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan PT Inti Alasindo Energi (IAE).
Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
Selain Elia, KPK juga memanggil lima saksi lainnya:Baca Juga:
- Erika Retnowati, mantan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi periode 2021-2025.
- Hambra, Wakil Direktur Utama PT Pelindo (Persero).
- Imam Apriyanto Putro, Pensiunan ASN/Sekretaris Kementerian BUMN 2013-2019.
- Linda Sunarti, mantan Dirut PT Pertagas Niaga (2016-Oktober 2021).
- M. Fanshurullah Asa, mantan Kepala Badan Pengatur Hilir Migas 2017-2021.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, belum merinci materi pemeriksaan enam saksi tersebut.
Kasus ini sebelumnya telah menjerat sejumlah eks pejabat PGN.
Pada 1 Oktober 2025, Hendi Prio Santoso, mantan Dirut PGN periode 2008-2017, ditahan.
Kemudian, Direktur Komersial PGN 2016-Agustus 2019 Danny Praditya dan Komisaris PT IAE 2006-2024 Iswan Ibrahim ditahan pada 11 April 2025.
Mereka didakwa telah menyebabkan kerugian negara senilai 15 juta dolar AS. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ni Nengah Gina Saraswati menyatakan, "(Perbuatan terdakwa) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar 15 juta Dolar Amerika Serikat," saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, September 2025.
Selain itu, Iswan diduga memperkaya diri sendiri sebesar 3,58 juta dolar AS, serta melibatkan pihak lain termasuk Hendi Prio, untuk memuluskan rencana akuisisi ilegal melalui jual beli gas.
Para terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah UU No. 20/2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kasus ini menegaskan fokus KPK dalam memberantas praktik korupsi yang melibatkan pejabat BUMN dan swasta, terutama di sektor energi yang strategis bagi perekonomian nasional.*
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali, Eem Nurmanah, melakukan audiensi dengan Kepolisian Resor Kota
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Upaya besar dalam pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) kembali mendapatkan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sektor industri di Sumatera Utara (Sumut) memiliki potensi besar yang dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Dengan di
EKONOMI
JAKARTA Muhamad Kerry Adrianto Riza, anak dari buronan kasus korupsi Riza Chalid, mengungkapkan respons ayahnya terkait kerja sama sewa
HUKUM DAN KRIMINAL
TOKYO Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang &039micromanager&039 dalam memimpin pemerintahan. Gaya kep
NASIONAL
JAKARTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penyusunan Rancangan UndangUndang (RUU) tent
NASIONAL
JAKARTA Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan pentingnya langkahlangkah strategis untuk menjaga stabilita
EKONOMI
MANDAILING NATAL Di tengah kesibukannya, Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution, menyempatkan diri untuk meng
KESEHATAN
