Di Hadapan Menkomdigi, Wali Kota Medan Tegas Perangi Judol hingga ke Lingkup Pemerintahan
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan komitmennya untuk memperkuat pemberantasan judi online (judol) di Kota Medan.
PEMERINTAHAN
JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan alasan pemanggilan ulang mantan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemanggilan dilakukan karena penyidik menduga praktik pemerasan dalam pengurusan RPTKA berlangsung sejak lama dan melibatkan lintas periode kepemimpinan di Kemnaker.
"Penyidik menduga praktik ini sudah terjadi sejak lama, sehingga perlu konfirmasi kepada saksi-saksi yang memahami mekanisme pengurusan RPTKA pada periode tersebut," ujar Budi, Minggu, 1 Februari 2026.Baca Juga:
Pendalaman dilakukan setelah KPK mengembangkan perkara yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal Kemnaker Heri Sudarmanto.
Penyidik menemukan bukti permulaan bahwa Heri diduga menerima aliran uang dari agen tenaga kerja asing sejak menjabat Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada 2010.
Menurut Budi, rentang waktu kejadian yang panjang, termasuk periode 2014–2019 saat Hanif Dhakiri menjabat Menteri Ketenagakerjaan, membuat keterangan Hanif dinilai penting.
Penyidik membutuhkan penjelasan terkait tata kelola serta mekanisme perizinan RPTKA pada masa tersebut.
KPK juga menemukan indikasi bahwa aliran uang kepada tersangka Heri Sudarmanto tidak berhenti meskipun yang bersangkutan berpindah jabatan, bahkan setelah purna tugas.
"Diduga aliran uang masih diterima meskipun yang bersangkutan sudah tidak menjabat," kata Budi.
KPK menilai fakta tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui pola dan sistem pengurusan RPTKA di internal Kemnaker.
Adapun jadwal pemeriksaan ulang Hanif Dhakiri, yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, belum ditentukan.
Dalam perkara ini, KPK mencatat dugaan pungutan liar pengurusan RPTKA mencapai Rp135,3 miliar.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan komitmennya untuk memperkuat pemberantasan judi online (judol) di Kota Medan.
PEMERINTAHAN
MEDAN Empat terdakwa perkara dugaan pengalihan lahan PTPN II kepada PT Nusa Dua Propertindo (NDP) dituntut masingmasing 1 tahun 6 bulan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Dante Sinaga, menyatakan keberatan a
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku tidak sengaja bertemu dengan Pres
POLITIK
MEDAN Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara masyarakat Kecamatan Talawi, Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara, dan Dinas Lingkungan Hidup
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menonaktifkan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial yang terlibat da
NASIONAL
GAYO LUES Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh Irjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah melakukan kunjungan kerja ke Polres Gayo Lues, Rabu,
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memerintahkan CEO Danantara, Rosan Roeslani, untuk menurunkan suku bunga program Permodalan Nasional M
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung menerima pengembalian uang sebesar Rp600 juta dari PT Toshida Indonesia terkait kasus dugaan korupsi yang menyer
HUKUM DAN KRIMINAL