Tiga Rumah di Jalan Bromo Medan Area Terbakar, Satu Bangunan Lain Terdampak
MEDAN Tiga unit rumah permanen di Jalan Bromo, Lorong Karya Sama, Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area, ludes terbakar pada Sel
PERISTIWA
MEDAN – PT Toba Pulp Lestari (TPL) hadir dalam sidang perdata gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (3/2/2026).
Gugatan diajukan menyusul pencabutan izin usaha perusahaan oleh Presiden Prabowo Subianto, terkait dugaan kerusakan lingkungan dan banjir bandang di Sumatera Utara.
KLHK menuntut PT TPL membayar ganti rugi materil sebesar Rp3,8 triliun, serta melakukan pemulihan lingkungan di lahan terbuka seluas 1.261,5 hektare di area hutan tanaman industri.Baca Juga:
Pemulihan harus memenuhi standar ekosistem tanah mineral, termasuk pencegahan erosi, longsor, banjir, dan sedimentasi di hilir, serta mengembalikan siklus hara dan energi di tanah.
Sidang pertama minggu lalu PT TPL tidak hadir, sementara PT Tri Bahtera Srikandi (TBS) turut hadir sebagai tergugat.
Kuasa hukum PT TPL, Sordame Purba, menyatakan pihaknya masih mempelajari petitum KLHK secara menyeluruh.
"Kita baru menerima kuasa dan sidang pertama baru soal kelengkapan berkas. Kita masih mempelajari perkaranya," kata Sordame.
Sidang kali ini dipimpin Hakim Jarot Widiyatmono, menghadirkan penggugat dari KLHK.
Majelis Hakim menyatakan berkas gugatan telah lengkap, namun mediasi yang direncanakan ditunda hingga minggu depan.
Mediator mediasi adalah Hakim PN Medan, Sarma Siregar.
Dalam petitum, KLHK juga meminta agar seluruh kegiatan pembangunan hutan tanaman industri dan industri pulp dihentikan sementara proses hukum berlangsung.
Gugatan menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), menuntut PT TPL mematuhi rencana pemulihan lingkungan yang disetujui Direktorat Teknis Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
MEDAN Tiga unit rumah permanen di Jalan Bromo, Lorong Karya Sama, Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area, ludes terbakar pada Sel
PERISTIWA
PADANGSIDIMPUAN Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan bakal menerima kenaikan gaji dari Rp 33 juta menjadi Rp 37,2 juta per bulan. Sekretari
POLITIK
JAKARTA Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus kini resmi dilimpahkan ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Direktur R
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan pertemuannya dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi membahas penguatan kerja sama bil
INTERNASIONAL
SUMATERA UTARA PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) menutup kembali ruas tol fungsional SinaksakSimpang Panei setelah melayani lebih dari
NASIONAL
JAKARTA Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mengumumkan bahwa sebanyak 178.981 siswa lolos dalam Seleksi Nasional
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai senilai sekitar Rp1 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) saat menggeleda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Pengurus KontraS, Indria Fernida, mengungkapkan bahwa kondisi Andrie Yunus, aktivis yang menjadi korban penyiraman a
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh KrisnaDI tengah konflik global seperti ketegangan antara Israel dan Iran, Indonesia seharusnya bisa tetap stabil. Namun yang terjadi j
OPINI
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, menyampaikan kekecewaannya atas keputusa
HUKUM DAN KRIMINAL