JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di dua lokasi berbeda di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
OTT pertama dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terkait dugaan korupsi pengembalian pajak (restitusi).
Sementara itu, OTT kedua berlangsung di kantor Bea Cukai pusat, Rawamangun, Jakarta, yang diduga terkait proses impor.Baca Juga:
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengonfirmasi kepada Bisnis bahwa kasus di KPP Banjarmasin menyoroti dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan restitusi pajak.
Sementara OTT di Bea Cukai pusat menyasar dugaan praktik korupsi dalam proses impor.
"Restitusi pajak [di KPP Banjarmasin]. Dugaan proses impor [Bea Cukai]," ujarnya, Rabu (4/2/2026).
Hingga saat ini, KPK belum menentukan status hukum para pihak yang terjaring operasi senyap ini.
OTT ini terjadi beberapa minggu setelah OTT sebelumnya di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara pada Januari 2026 lalu.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kemenkeu, Rosmauli, menegaskan pihaknya mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK.
"Direktorat Jenderal Pajak bersikap sangat kooperatif dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk detail kejadian dan penjelasan lebih lanjut, kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK," kata Rosmauli.
Sementara itu, Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC, Budi Prasetyo, menyebut saat ini tim KPK tengah memeriksa pejabat Bea Cukai.
"Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat BC. BC berkomitmen bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung," ujarnya.
Kasus ini menambah daftar OTT yang menyoroti institusi di bawah Kemenkeu, sekaligus menegaskan komitmen KPK dalam menindak dugaan korupsi pajak dan proses impor yang merugikan negara.*
(bi/ad)
JAKARTA Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengutuk keras tindakan pengeroyokan terhadap seorang warga Kota Langsa yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima piagam penghargaan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolo
PEMERINTAHAN
BATUBARA Penutupan Jalan Merdeka di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, memicu sorotan tajam dari masyarakat. Akses vital terseb
PERISTIWA
BULELENG Gubernur Bali Wayan Koster, siang tadi, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada SD Negeri 5 Banjar yang terdampak banjir ban
NASIONAL
LABUHANBATU Eks Kepala BNI 46 Aek Nabara berinisial AH, pelaku penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara di Labuhanbatu y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Dan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagake
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 20232024. Kali ini, KP
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melal
PEMERINTAHAN
