JAKARTA – Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, secara resmi membuka Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Kegiatan digelar di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (4/2).
Dalam sambutannya, Burhanuddin menekankan bahwa pemeriksaan ini menandai dimulainya rangkaian pemeriksaan selama 95 hari, terhitung sejak 5 Januari hingga 29 Mei 2026.Baca Juga:
Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan profesional.
"Ini adalah bentuk kesungguhan Kejaksaan dalam membuka diri terhadap pengawasan eksternal yang objektif guna memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan sesuai prinsip good governance," ujar Burhanuddin.
Jaksa Agung menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas konsistensinya dalam fungsi pengawasan keuangan negara.
Seluruh jajaran Kejaksaan dipastikan akan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan dengan menyediakan data dan informasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
Ia menegaskan, langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Burhanuddin juga menyinggung arahan Presiden terkait potensi kebocoran APBN yang bisa mencapai 30 persen.
"Pemeriksaan oleh BPK menjadi instrumen strategis untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan sekaligus menekan potensi kebocoran anggaran," ujarnya.
Jaksa Agung memberikan arahan khusus kepada jajaran Jaksa Agung Muda Pengawasan agar memperkuat perannya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Ia menekankan bahwa pengawasan tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga memberikan solusi, pendampingan, dan edukasi bagi satuan kerja.
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, turun langsung meninjau lokasi terdampak banjir di Dusun Bintais,
PEMERINTAHAN
MEDAN Notaris Zunuza, SH MKn, yang turut serta dalam pembuatan akta inbreng (penyertaan modal) antara PTPN II (sekarang PTPN I Regional I)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia akan menghadapi ujian sesungguhnya di partai final FIFA Series 2026 melawan Bulgaria pada Senin (30/3/2026). Pe
OLAHRAGA
JAKARTA PWI Jaya menggelar acara halalbihalal yang penuh kehangatan di Markas PWI Jaya, Gedung Prasada Sasana Karya, Jakarta Pusat, pada S
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyaksikan langsung penandatanganan 10 nota kesepahaman atau memorandum of under
EKONOMI
JAKARTA Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi memulai operasionalnya pada Selasa (31/3/2026). Program yang diluncurkan oleh Badan
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung tengah menyelidiki keterlibatan seorang pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyatakan bahwa kreativi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
