Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di dua lokasi berbeda di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
OTT pertama dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terkait dugaan korupsi pengembalian pajak (restitusi).
Sementara itu, OTT kedua berlangsung di kantor Bea Cukai pusat, Rawamangun, Jakarta, yang diduga terkait proses impor.Baca Juga:
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengonfirmasi kepada Bisnis bahwa kasus di KPP Banjarmasin menyoroti dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan restitusi pajak.
Sementara OTT di Bea Cukai pusat menyasar dugaan praktik korupsi dalam proses impor.
"Restitusi pajak [di KPP Banjarmasin]. Dugaan proses impor [Bea Cukai]," ujarnya, Rabu (4/2/2026).
Hingga saat ini, KPK belum menentukan status hukum para pihak yang terjaring operasi senyap ini.
OTT ini terjadi beberapa minggu setelah OTT sebelumnya di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara pada Januari 2026 lalu.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kemenkeu, Rosmauli, menegaskan pihaknya mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK.
"Direktorat Jenderal Pajak bersikap sangat kooperatif dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk detail kejadian dan penjelasan lebih lanjut, kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK," kata Rosmauli.
Sementara itu, Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC, Budi Prasetyo, menyebut saat ini tim KPK tengah memeriksa pejabat Bea Cukai.
"Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat BC. BC berkomitmen bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung," ujarnya.
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK