SUMBA – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Waikabubak mengambil langkah strategis dalam memperkuat sistem peradilan pidana terpadu di wilayah Sumba.
Kamis (5/2), Bapas resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) untuk pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelanggar hukum.
Kerja sama ini menjadi implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan KUHP baru, yang mendorong keadilan restoratif.Baca Juga:
Dengan skema ini, pelaku tindak pidana ringan tidak lagi harus menjalani hukuman di lapas, melainkan diberi kesempatan berkontribusi positif bagi masyarakat melalui kerja sosial.
Kepala Bapas Kelas II Waikabubak, Rahmad Pijati, menekankan pentingnya pembimbingan yang profesional agar integrasi sosial klien pemasyarakatan berjalan optimal.
"Kami berkomitmen memastikan pidana kerja sosial ini bukan sekadar formalitas. Dengan kolaborasi bersama Pemda SBD, klien akan ditempatkan di instansi pemerintah daerah untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi publik. Ini juga menjadi upaya mengurangi overkapasitas di Lapas sekaligus memberi kesempatan bagi pelanggar hukum menebus kesalahannya secara positif," ujar Pijati.
Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, menyambut baik inisiatif ini. Instansi di bawah Pemda SBD akan menjadi lokasi pelaksanaan kerja sosial yang diawasi langsung oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas.
Menurut Bupati, kerja sama ini memberi payung hukum kuat bagi Bapas Waikabubak untuk menjalankan fungsi pembimbingan putusan pengadilan, sekaligus menciptakan efek jera yang edukatif tanpa memisahkan individu dari lingkungan sosialnya secara permanen.
Program ini menjadi bukti sinergi antara penegak hukum dan pemerintah daerah dalam membangun peradilan yang manusiawi, sekaligus menjaga keseimbangan antara keadilan dan pembinaan masyarakat.*
(ad)
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengimbau seluruh lapisan masyarakat un
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anak buron Riza Chalid, Muhamad Kerry Adrianto Riza, dituntut 18 tahun penjara atas dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yan
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Laga sengit dalam turnamen AMA AMA CUP antara Sunday FC melawan GOR FC berakhir imbang 00, Jumat (13/2/2026) sore, di S
OLAHRAGA
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bekerja sama dengan Sucor Asset Management menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarak
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Kisruh terkait larangan pengambilan foto dan video oleh wartawan di areal PT AR kembali memuncak. Meskipun wartawan tel
POLITIK
SANUR, BALI Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, S.IP, MPA, didampingi Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh Ruslan, S
PEMERINTAHAN
DENPASAR Untuk memastikan harga 14 bahan kebutuhan pokok penting (Bapoting) tetap stabil dan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesu
EKONOMI
GIANYAR Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K. meresmikan Satuan Polisi Pangan dan Gizi (SPPG) Polri Polres Gianyar yang berl
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan honorer di Pemkot Bandar Lampung tahun 20242025 semakin mengemuka. Zulk
POLITIK
BANDA ACEH Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menyalurkan bantuan kurma
NASIONAL
