DENPASAR — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar kegiatan Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Universitas Udayana, Kamis (5/2/2026).
Acara ini digelar sebagai langkah strategis mengawal penyusunan Peta Jalan Pengembangan Kekayaan Intelektual, sekaligus memperkuat ekosistem inovasi dan pelindungan aset kreatif di Bali.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pascasarjana Universitas Udayana ini dihadiri unsur pusat dan daerah, termasuk Asisten Deputi P3KI Kemenko Kumham Imipas, Syarifuddin; Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Bali, I Wayan Redana; Ketua LPPM Universitas Udayana, Prof. I Nyoman Suartha; serta perwakilan civitas akademika dan Sentra KI Universitas Udayana.Baca Juga:
Dalam sambutannya, Prof. Suartha menyatakan kesiapan Universitas Udayana mendukung lahirnya inovasi paten baru dari akademisi dan mendorong terciptanya ekosistem KI yang produktif.
"Kami sangat mendukung program pengawalan peta jalan kekayaan intelektual, terutama dalam pengembangan paten di lingkungan civitas akademika, sebagai kontribusi nyata universitas terhadap inovasi bangsa," ujar Prof. Suartha.
Sementara itu, Syarifuddin menekankan bahwa kekayaan intelektual adalah instrumen strategis pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang harus bersifat operasional dan berdampak nyata bagi masyarakat.
"Sinergi lintas sektor antara kementerian, pemerintah daerah, dan akademisi menjadi kunci untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan sesuai kebutuhan riil di lapangan," tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Bali, I Wayan Redana, memaparkan tren positif perlindungan KI di Bali.
Menurutnya, kesadaran masyarakat terhadap pelindungan karya intelektual meningkat signifikan, dengan permohonan naik 34 persen pada 2025, mencapai 10.992 permohonan.
Redana menambahkan, Kanwil Kemenkum Bali menargetkan pembentukan Sentra KI di seluruh perguruan tinggi di Bali dan mempercepat pendaftaran Indikasi Geografis untuk produk lokal seperti tenun dan kopi.
Redana juga menekankan program 'Artha Karya for Disabilitas', yang ditujukan bagi kreator disabilitas, untuk memastikan setiap karya inovatif mendapat perlindungan hukum KI dan peluang ekonomi yang setara.
MEDAN Pimpinan Pusat (PP) ISARAH bersama Pimpinan Wilayah ISARAH Sumatera Utara memperkuat kolaborasi strategis dengan Universitas Al Wa
PENDIDIKAN
MEDAN Kesaksian mantan Direktur Operasional (Dirops) PTPN2 Wisnu Budi Arif dalam sidang lanjutan perkara korupsi penjualan 8.000an hek
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan setuju jika UndangUndang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dikembalikan ke versi se
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lima koper berisi uang tunai senilai lebih dari Rp 5 miliar dalam penggeledahan di wi
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menepis kabar yang menyebut dirinya akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantim
POLITIK
BANDAR LAMPUNG Kepala Staf Korem (Kasrem) 043/Gatam, Kolonel Inf Sumarlin Marzuki, S.E., M.Han., menghadiri Upacara Gelar Operasi Gaktib
NASIONAL
TANGGAMUS Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Kemala Bhayangkari Polres Tanggamus resmi diluncurkan di Dusun Talang Tebat, Pe
NASIONAL
ACEH TAMIANG Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam acara penyerahan bantuan perbaikan rum
NASIONAL
PRINGSEWU Aksi pencurian sepeda motor yang meresahkan warga Pekon Tanjung Dalam, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, akhirnya teru
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDAR LAMPUNG Komandan Korem (Danrem) 043/Garuda Hitam, Brigjen TNI Haryantana, menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Kodam XXI/Radin Inten
NASIONAL
