JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno (RMS) sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan PT Inti Alasindo Energy (IAE) pada 2017–2021.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Rini hadir di Gedung Merah Putih KPK sejak pukul 13.14 WIB, Jumat (6/2/2026).
Pemeriksaan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Menteri BUMN periode 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019.Baca Juga:
Selain Rini, KPK juga memeriksa sejumlah saksi lainnya, antara lain:
- Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro (SHB), Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM.
- Prof. Tutuka Ariadji (TA), Guru Besar ITB sekaligus mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM (2020–2024).
- Wiko Migantoro (WM), Senior Director Oil, Gas, Petrochemical Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
Kasus ini bermula dari pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PGN Tahun 2017 pada 19 Desember 2016, yang tidak mencantumkan rencana pembelian gas dari PT IAE.
Namun, pada 2 November 2017, terjadi penandatanganan dokumen kerja sama antara kedua perusahaan setelah melewati beberapa tahapan.
PGN kemudian membayar uang muka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat pada 9 November 2017.
KPK telah menetapkan beberapa tersangka terkait kasus ini, yakni:
- Iswan Ibrahim, Komisaris PT IAE 2006–2023.
- Danny Praditya, Direktur Komersial PT PGN periode 2016–2019.
- Hendi Prio Santoso, mantan Dirut PT PGN, ditetapkan sebagai tersangka 1 Oktober 2025 dan langsung ditahan.
- Arso Sadewo, Komisaris Utama PT IAE, ditetapkan sebagai tersangka 21 Oktober 2025 dan langsung ditahan.
Berdasarkan laporan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), praktik jual beli gas yang dilakukan diduga merugikan negara hingga 15 juta dolar AS.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan untuk menelusuri aliran dana dan peran pihak lain dalam dugaan tindak pidana korupsi ini.*
(at/ad)
TAPANULI SELATAN Insiden dugaan pelarangan dan pengusiran jurnalis saat meliput sengketa lahan antara Parsadaan Siregar Siagian dan PT A
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Kota
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Sengketa lahan adat antara Parsadaan Siregar Siagian dan PT Agincourt Resources (PT AR), pengelola Tambang Emas Martabe
NASIONAL
LAMPUNG Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Drs Sumarto M.Si, menekankan pentingnya kepemimpinan yang profesional, berintegritas, dan adaptif
NASIONAL
MEDAN Pertumbuhan kota tidak lepas dari peran dunia usaha dan tenaga kerja. Pemko Medan menegaskan bahwa setiap persoalan antara perusah
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Inspektur Kodam (Irdam) XXI/Radin Inten, Brigadir Jenderal TNI Enjang, S.I.P., M.Han., memimpin kegiatan Karya Bakti dan
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Di bawah terik matahari Kamis (12/2/2026), halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung bergema dengan orasi Gerakan Masyaraka
NASIONAL
YAHUKIMO, PAPUA Seorang sopir mobil tangki air bersih, Suwono (62), menjadi korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) sa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEULABOH, ACEH Gempa bumi bermagnitudo 4,7 mengguncang wilayah Meulaboh, Aceh Barat, Kamis malam (12/2/2026) pukul 20.14 WIB. Berdasarka
NASIONAL
BADUNG Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menggelar Diseminasi Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2026 di SwissBelhotel Rai
PEMERINTAHAN
