Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera membentuk satuan tugas (satgas) reformasi integritas pasar modal guna mempercepat agenda perbaikan sektor keuangan di Indonesia.
Pembentukan satgas ini melibatkan Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
"Dinamika yang terjadi pada pasar modal menjadi momentum refleksi. Pertumbuhan yang tinggi tidak cukup; perlu langkah perbaikan agar pertumbuhan lebih berkualitas," kata Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Kamis (5/2/2026).Baca Juga:
Satgas ini akan mengawal delapan langkah percepatan reformasi, antara lain: peningkatan batas minimum saham beredar bebas (free float) dari 7,5 persen menjadi 15 persen, pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO), perluasan kewajiban pengungkapan kepemilikan saham dari di atas 5 persen menjadi di atas 1 persen, serta demutualisasi BEI.
Langkah lain meliputi penegakan regulasi, peningkatan tata kelola emiten, pendalaman pasar, dan penguatan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung penuh pembentukan satgas ini.
Menurutnya, reformasi pasar modal harus segera dilaksanakan dan dikomunikasikan kepada investor serta lembaga pemeringkat internasional agar kepercayaan terhadap pasar keuangan Indonesia tetap terjaga.
"Satgas ini akan menjaga deadline, jadwal, dan seluruh agenda reform. Kami berterima kasih OJK terus melakukan perbaikan," ujarnya.
Langkah ini diharapkan memperkuat integritas pasar modal, mendorong pemulihan pasar keuangan, dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.*
(k/dh)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK