Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
Sejumlah pejabat diduga menerima jatah bulanan hingga Rp7 miliar dari PT Blueray Cargo untuk mempermudah masuknya barang impor palsu atau KW ke Indonesia.
Baca Juga:Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan nilai itu terungkap saat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah pada 4 Februari 2026.
"Saat peristiwa tertangkap tangan, jatah bulanan yang diterima para pejabat diduga mencapai sekitar Rp7 miliar," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK.
KPK menyebut barang impor yang diloloskan tidak hanya satu jenis, melainkan beragam, termasuk sepatu dan barang konsumsi lain.
Penyidik masih menelusuri jenis barang KW lainnya beserta negara asalnya.
"Nanti akan kami dalami barang-barangnya apa saja dan berasal dari negara mana, karena ini bergantung pada importir dan jenis komoditasnya," jelas Budi.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 17 orang, dan menetapkan enam sebagai tersangka.
Tiga di antaranya adalah pejabat Bea Cukai: Rizal (RZL), Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024–Januari 2026; Sisprian Subiaksono (SIS), Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan; serta Orlando Hamonangan (ORL), Kepala Seksi Intelijen DJBC.
Sementara itu, dari pihak swasta, tersangka meliputi John Field (JF), pemilik PT Blueray Cargo; Andri (AND), Ketua Tim Dokumentasi Importasi; dan Dedy Kurniawan (DK), Manajer Operasional perusahaan tersebut.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan perkara ini untuk menelusuri aliran dana, peran pihak lain, dan potensi kerugian negara akibat praktik impor barang ilegal tersebut.
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK