Pemilik Glamping Pancasari Jalani BAP Awal Terkait Akses Jalan Terputus, Usaha Lumpuh Sejak Januari

DENPASAR - Kasus terputusnya akses jalan menuju kawasan glamping di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, mulai memasuki tahap awal penyelidikan.

Pemilik lahan dan bangunan glamping yang terdampak langsung banjir serta pembongkaran akses jalan menjalani pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pertama oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Bali, Selasa, 10 Februari 2026.

Pemilik glamping, Raden Reydi Nobel Kristoni Haksni Endra Kusuma, S.H., C.R.A., C.T.A., hadir sebagai pelapor sekaligus saksi dalam pemeriksaan tersebut.

Baca Juga:

• Diskusi PMPHI Sumut Soroti Pencabutan Izin 28 Perusahaan, Eks Menhut MS Kaban: Karena Bencana Atau Ada Kepentingan Tertentu?

Pemeriksaan dilakukan terkait laporan polisi Nomor LP/88 tertanggal 26 Januari 2026.

"Siang ini kami menjalani BAP awal. Saya sebagai pelapor dan ada dua saksi. Ini masih dalam tahap penyelidikan," ujar Raden Reydi usai pemeriksaan di Polda Bali.

Ia menjelaskan, dalam pemeriksaan tersebut dirinya mendapat puluhan pertanyaan dari penyidik yang menggali kronologi kejadian hingga dampak yang dialami akibat terputusnya akses jalan menuju lokasi usahanya.

"Kurang lebih ada 27 pertanyaan yang saya jawab. Untuk saksi lain saya tidak tahu pasti jumlah pertanyaannya," kata dia.

Terkait pihak yang dilaporkan, Raden Reydi menegaskan bahwa hingga saat ini penyidik belum menetapkan pihak tertentu sebagai terlapor.

Proses hukum, kata dia, masih berada pada tahap penyelidikan untuk mengumpulkan keterangan dan bukti awal.

"Saat ini masih lidik. Kami belum tahu siapa yang bertanggung jawab. Tapi saksi di luar BAP hari ini cukup banyak, sekitar enam orang, dan nomor kontak mereka sudah kami serahkan ke penyidik," ujarnya.

Akibat terputusnya akses jalan di sisi barat dan timur kawasan glamping, usaha tersebut terpaksa menghentikan seluruh operasional sejak 22 Januari 2026.

Tidak adanya jalur masuk membuat aktivitas usaha lumpuh total, baik untuk tamu maupun kebutuhan operasional.

"Sejak jembatan di sisi barat dan timur terputus, kami tidak bisa beroperasi sama sekali. Praktis usaha berhenti sejak 22 Januari," kata Raden Reydi.

Melalui laporan tersebut, ia berharap proses hukum dapat berjalan secara cepat, objektif, dan transparan.

Ia meminta aparat penegak hukum memanggil pihak-pihak terkait agar permasalahan akses jalan tersebut segera mendapatkan kejelasan.

"Harapan kami, laporan ini segera ditindaklanjuti, pihak-pihak terkait dipanggil, dan ada keadilan. Yang paling penting, akses jalan bisa kembali dibuka agar usaha kami dapat beroperasi lagi, tentu dengan tetap memenuhi seluruh perizinan dan persyaratan," ujarnya.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena tidak hanya menyangkut sengketa akses jalan, tetapi juga berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha pariwisata dan perekonomian warga di kawasan Pancasari, yang selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah penyangga pariwisata di Kabupaten Buleleng.*

(ad)

Diskusi PMPHI Sumut Soroti Pencabutan Izin 28 Perusahaan, Eks Menhut MS Kaban: Karena Bencana Atau Ada Kepentingan Tertentu?

Gubernur Koster Dorong Investasi Berkualitas di Bali, Tegaskan Pembangunan Tak Boleh Korbankan Lingkungan dan Kearifan Lokal

Pemko Binjai Raih Empat Penghargaan Bergengsi dari Kemenkumham Sumut atas Kinerja di Bidang Hukum dan Pembinaan Masyarakat

Pemko Medan Teken Kesepakatan Strategis dengan Kejaksaan Medan dan Belawan untuk Kawal Pembangunan Berbasis Integritas

Kejari Medan Lantik Tiga Kepala Seksi Baru, Ridwan Sujana Tekankan Integritas dan Profesionalisme

Polres Pidie Bersama TNI Tertibkan Tambang Emas Ilegal di Pegunungan Geumpang, Amankan BBM dan Hancurkan Alat Tambang