Camat Sei Kepayang Barat Pantau Pembangunan RTLH di Desa Sei Jawi-Jawi, Tujuh Rumah Dapat Bantuan
ASAHAN Camat Sei Kepayang Barat, Rahmat Hidayat Dalimunthe, melakukan monitoring pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di De
PEMERINTAHAN
BADUNG — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum menggelar rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) terkait pemberian insentif fiskal kepada Perseroan Terbatas Angkasa Pura Indonesia, Rabu (18/2/2026).
Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Badung dan melibatkan perangkat daerah terkait, termasuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.
Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardiansyah.Baca Juga:
Ia menekankan bahwa harmonisasi Ranperbup penting untuk memastikan regulasi daerah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan konflik norma.
"Setiap produk hukum daerah harus memenuhi asas keselarasan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Melalui proses harmonisasi ini, kita memastikan kebijakan fiskal daerah tetap legal, efektif, dan mendukung proyek strategis nasional," ujar Mustiqo.
Dalam rapat, perwakilan Badan Pendapatan Daerah menjelaskan bahwa insentif fiskal merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Meski memberikan kemudahan berusaha, kebijakan tetap disusun dalam koridor hukum yang jelas, terukur, dan akuntabel.
Tim perancang dari Kanwil Kemenkum Bali juga memaparkan matriks penyempurnaan Ranperbup, termasuk perbaikan konsideran dan teknik perumusan norma.
Klarifikasi dilakukan terkait penyebutan nama badan usaha yang kini dikenal dengan brand InJourney Airports, sementara akta perusahaan masih menggunakan nomenklatur Perseroan Terbatas Angkasa Pura Indonesia.
Penyesuaian nomenklatur akan dikomunikasikan lebih lanjut agar redaksional peraturan tepat.
Mustiqo menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus tercermin dalam regulasi berkualitas.
"Dukungan pemerintah daerah terhadap proyek strategis nasional perlu dibarengi kehati-hatian normatif agar implementasi kebijakan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," katanya.
ASAHAN Camat Sei Kepayang Barat, Rahmat Hidayat Dalimunthe, melakukan monitoring pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di De
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang kembali turun langsung menemui masyarakat melalui program Jelaja
PEMERINTAHAN
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara resmi membuka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Pask
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengungkapkan isi pembicaraan dalam pertemuan tertutup ant
EKONOMI
PEMALANG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PT Pertamina Patra Niaga resmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku pada Sabtu, 1 Agustus
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar masyarakat kembali menggunakan atap rumah berbahan alami seperti ijuk dan rumbia seba
NASIONAL
KUPANG Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mendapat sambutan antusias dari masyarakat saat menghadiri kegiatan Car Fre
POLITIK
JAKARTA Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) resmi membatalkan rencana penjualan saham Piala Dunia melalui proyek FIFA Forward Enterprise. K
OLAHRAGA
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
NASIONAL