JAKARTA – Ketua Komisi Yudisial (KY), Abdul Chair Ramadhan, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Kehadiran Abdul kali ini bukan hanya untuk melakukan silaturahmi, tetapi juga untuk menindaklanjuti penangkapan hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berlangsung pada awal Februari lalu.
"Saya di sini untuk bersilaturahim dan sekaligus menindaklanjuti OTT hakim di PN Depok dalam rangka penegakan etika dan pedoman perilaku hakim oleh Komisi Yudisial," kata Abdul setelah pertemuan di KPK, Kamis (19/2/2026).Baca Juga:
Abdul juga menegaskan bahwa Komisi Yudisial tidak akan memberi toleransi kepada hakim yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Ia menekankan, "Zero toleransi. Tidak ada toleransi, apapun yang terjadi. Penegakan hukum harus dilakukan seberat-beratnya."
Meskipun kedatangannya kali ini tidak terkait dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan KPK, Abdul menyebutkan bahwa tujuan pertemuan adalah untuk menindaklanjuti penegakan etik bagi para hakim yang terlibat dalam kasus korupsi.
Sebelumnya, KPK menangkap Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta (EKA), Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan (BBG), serta Juru Sita PN Depok, Yohansyah Maruanaya (YOH) dalam OTT yang dilakukan pada Kamis (5/2/2026).
Selain itu, dua orang dari PT Karabha Digdaya, yakni Direktur Utama Trisnadi (TRI) dan Head of Corporate Legal Berliana Tri Kusuma (BER), juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam kasus pengurusan sengketa lahan antara PT Karabha Digdaya dan masyarakat di PN Depok.
Dalam operasi tersebut, KPK berhasil menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Selain itu, ditemukan adanya aliran uang dari pihak swasta yang berpindah ke aparat penegak hukum (APH).
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi hal tersebut, menyebutkan bahwa sejumlah uang berpindah dari pihak swasta ke aparat penegak hukum.
Penegakan Hukum yang Tegas
Abdul Chair Ramadhan juga menekankan pentingnya penegakan etik di kalangan hakim sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Sebagai lembaga yang mengawasi perilaku hakim, Komisi Yudisial berkomitmen untuk terus memonitor dan memastikan bahwa setiap pelanggaran etik, terutama yang melibatkan tindak pidana korupsi, akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.*
(k/dh)
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Indonesia dalam rapat perdana Dewan
NASIONAL
MEDAN Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), berinisial ED, ditetapkan sebagai tersangk
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, melakukan kunjungan ke Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapten
PEMERINTAHAN
BATU BARA Suasana khidmat menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah ternoda oleh aksi bentrokan yang melibatkan puluhan pemuda di Jalan
PERISTIWA
MEDAN Memasuki malam kedua bulan suci Ramadhan, Ustad Masdian mengingatkan jamaah tentang empat golongan orang yang meraih kesuksesan di
AGAMA
NEW YORK Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia dengan tegas mengecam pendudukan Israel di Tepi Barat Palest
NASIONAL
JAKARTA Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kunco
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus tingkat Provi
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Satlantas Polres Padangsidimpuan, Polda Sumatera Utara, mengantisipasi terjadinya kemacetan di sejumlah titik rawan lalu
NASIONAL
JAKARTA Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, kembali menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka penerima alira
HUKUM DAN KRIMINAL
