Bina Mental dan Fisik, HKA Persiapkan Petugas Layanan Tol Kutepat untuk Arus Mudik Idul Fitri
SUMATERA UTARA Menyambut arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah, PT Hakaaston (HKA), operator jalan tol Ruas Kuala Tanjung Teb
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus baru penyimpanan uang suap oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Penyidik menemukan bahwa sejumlah pejabat menggunakan "safe house" untuk menimbun uang hasil suap dari kasus importasi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan, temuan paling mencolok terjadi di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, di mana lima koper berisi uang senilai Rp 5 miliar disita.Baca Juga:
Uang tersebut terdiri dari berbagai mata uang asing, antara lain Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura, Dolar Hongkong, dan Ringgit.
"Modus-modus penggunaan safe house untuk penempatan uang masif terjadi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap importasi barang di DJBC," kata Budi, Jumat (20/2/2026).
Selain uang, penyidik juga mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik yang terkait operasi para tersangka.
Kasus ini menjerat enam orang tersangka. Dari pihak DJBC, ada Direktur Penindakan dan Penyidikan (Rizal), Kepala Subdirektorat Intelijen P2 (Sisprian Subiaksono), dan Kasi Intelijen (Orlando Hamonangan).
Sedangkan dari pihak perusahaan PT Blueray, ada pemilik John Field, Ketua Tim Dokumen Andri, dan Manager Operasional Dedy Kurniawan.
KPK menilai PT Blueray berusaha agar barang-barang impor, termasuk yang diduga palsu atau KW, lolos dari pemeriksaan kepabeanan.
"Terjadi pemufakatan jahat antara pejabat Bea Cukai dan pihak perusahaan untuk mengatur jalur importasi barang masuk ke Indonesia," ujar Budi.
Atas perbuatannya, ketiga pejabat DJBC disangkakan melanggar sejumlah pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan KUHP, sementara pihak perusahaan dijerat Pasal 605 dan 606 KUHP. Penyidik kini mendalami fungsi safe house tersebut sebagai basis operasi pejabat dalam mengakalinya jalur importasi.
Kasus ini menambah daftar panjang modus korupsi baru di sektor kepabeanan, yang menurut KPK dilakukan dengan rapi dan sistematis untuk memuluskan transaksi suap dengan risiko rendah.*
SUMATERA UTARA Menyambut arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah, PT Hakaaston (HKA), operator jalan tol Ruas Kuala Tanjung Teb
PEMERINTAHAN
OlehMichael F. UmbasTIDAK semua pertemuan tingkat tinggi dunia melahirkan sejarah. Banyak di antaranya yang berlalu sekadar menjadi ajang f
OPINI
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyepakati perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai b
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama pada Jumat, 20 Februari 2026. Salah satu yang dilanti
NASIONAL
BINJAI, SUMUT Kasus dugaan korupsi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapangtan) Kota Binjai terus berkembang. Setelah mantan ke
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Konsumen rumah mewah kawasan Kota Deli Megapolitan (KDM), saat ini kecewa. Ini akibat status tanah rumah yang dibeli dengan harga
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUWANGI Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan di Pantai Plengkung, kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupat
NASIONAL
JAKARTA Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Subholding Upstream Pertamina Regional 3 Kalimantan, meluncurkan Kartu Stop Work Authority (SWA)
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,95 miliar untuk pembangunan lift di kantor Dinas Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus baru penyimpanan uang suap oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL