Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus baru penyimpanan uang suap oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Penyidik menemukan bahwa sejumlah pejabat menggunakan "safe house" untuk menimbun uang hasil suap dari kasus importasi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan, temuan paling mencolok terjadi di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, di mana lima koper berisi uang senilai Rp 5 miliar disita.Baca Juga:
Uang tersebut terdiri dari berbagai mata uang asing, antara lain Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura, Dolar Hongkong, dan Ringgit.
"Modus-modus penggunaan safe house untuk penempatan uang masif terjadi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap importasi barang di DJBC," kata Budi, Jumat (20/2/2026).
Selain uang, penyidik juga mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik yang terkait operasi para tersangka.
Kasus ini menjerat enam orang tersangka. Dari pihak DJBC, ada Direktur Penindakan dan Penyidikan (Rizal), Kepala Subdirektorat Intelijen P2 (Sisprian Subiaksono), dan Kasi Intelijen (Orlando Hamonangan).
Sedangkan dari pihak perusahaan PT Blueray, ada pemilik John Field, Ketua Tim Dokumen Andri, dan Manager Operasional Dedy Kurniawan.
KPK menilai PT Blueray berusaha agar barang-barang impor, termasuk yang diduga palsu atau KW, lolos dari pemeriksaan kepabeanan.
"Terjadi pemufakatan jahat antara pejabat Bea Cukai dan pihak perusahaan untuk mengatur jalur importasi barang masuk ke Indonesia," ujar Budi.
Atas perbuatannya, ketiga pejabat DJBC disangkakan melanggar sejumlah pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan KUHP, sementara pihak perusahaan dijerat Pasal 605 dan 606 KUHP. Penyidik kini mendalami fungsi safe house tersebut sebagai basis operasi pejabat dalam mengakalinya jalur importasi.
Kasus ini menambah daftar panjang modus korupsi baru di sektor kepabeanan, yang menurut KPK dilakukan dengan rapi dan sistematis untuk memuluskan transaksi suap dengan risiko rendah.*
(k/dh)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL