Biaya Politik Selangit Jadi Pemicu Korupsi Kepala Daerah, IPR Ungkap Fakta Mengejutkan
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA — Kasus narkotika yang menjerat mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, memasuki babak baru.
Dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Markas Besar Polri, Kamis, 19 Februari 2026, Didik dijatuhi sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH).
Putusan etik tersebut dijatuhkan setelah Didik dinyatakan terbukti terlibat dalam kepemilikan narkotika serta menerima aliran dana sebesar Rp 2,8 miliar dari seorang bandar berinisial KE.Baca Juga:
Selain pelanggaran terkait narkoba, ia juga dinyatakan melanggar kode etik karena perzinaan.
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, menyatakan proses pidana tetap berjalan terpisah dari sanksi etik
"Penanganan perkara pidana tetap kami lanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Eko dalam konferensi pers di Mabes Polri.
Dalam pengembangan kasus, penyidik juga menetapkan dua perempuan sebagai pengguna narkotika, yakni Miranti Afriana—istri Didik—serta Aipda Dianita Agustina, yang pernah menjadi anak buah Didik saat menjabat Kapolsek Serpong.
Berdasarkan hasil uji laboratorium oleh Bareskrim Polri melalui Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor), sampel rambut keduanya menunjukkan hasil positif mengandung MDMA atau ekstasi.
"Dari hasil pendalaman terhadap Saudari MA dan Aipda DA, diketahui bahwa keduanya adalah pengguna narkotika.
Hasil uji laboratoris terhadap sampel rambut menunjukkan positif menggunakan MDMA," kata Eko.
Tim asesmen terpadu kemudian merekomendasikan agar keduanya menjalani rehabilitasi di balai rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional (BNN).
Rekomendasi tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan medis dan psikologis yang menyatakan keduanya sebagai pengguna.
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menyambut awal Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kota Binjai menggelar Gebyar Safari Ramadhan di Masjid Agung
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU), Lingga Pangayumi Nasution, menegaskan bahwa penertiban lapak
PEMERINTAHAN
MEDAN Tren game penghasil uang kembali menarik perhatian masyarakat, kali ini melalui aplikasi Junglee Ludo yang menawarkan saldo DANA g
EKONOMI
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang pria lanjut usia berinisial L (65), yang diduga mencabuli puluhan sisw
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan tiga arah utama pembenahan pelayanan publik di Kota Medan, yakni percepatan
PEMERINTAHAN
BOGOR Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah Kota Bogor resmi membuka Bogor ICMI Islamic Festival (BiiFest) 2026 p
NASIONAL