Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
BATAM — Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap pada tuntutan pidana mati terhadap Anak Buah Kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadhan, dalam kasus penyelundupan hampir 2 ton sabu.
Penolakan ini disampaikan JPU dalam sidang replik di Pengadilan Negeri Batam, Rabu (25/2/2026).
JPU membantah dalil pembelaan terdakwa yang menyatakan kompetensi absolut pengadilan batal demi hukum.Baca Juga:
Jaksa menegaskan, barang bukti ditemukan saat kapal Sea Dragon bersandar di dermaga Bea Cukai Tanjunguncang, Batam, meski kapal sempat dicegat di perairan Karimun Anak.
"Dalil penasihat hukum yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum tidak berdasar dan harus dikesampingkan," ujar JPU Muhammad Arfian.
Jaksa juga menolak klaim bahwa Fandi tidak mengetahui adanya muatan narkotika.
Menurut JPU, Fandi memiliki sertifikasi pelaut dan mengetahui prosedur administrasi kapal, namun tetap berangkat melalui agen tidak resmi dan aktif membantu pemindahan 67 kardus sabu dari kapal lain di perairan Thailand pada Mei 2025. Kapal juga sempat mencabut bendera untuk menghindari kecurigaan.
"Jika benar terdakwa tidak mengetahui, seharusnya ia melaporkan atau menolak sejak awal. Fakta persidangan menunjukkan sebaliknya," tegas jaksa.
JPU menekankan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus ditindak tegas.
Dengan pengungkapan ini, diperkirakan sekitar 6–8 juta jiwa dapat terselamatkan dari potensi penyalahgunaan narkoba, dengan nilai barang haram ditaksir mencapai Rp 7 triliun.
Kuasa hukum Fandi Ramadhan menolak seluruh replik JPU dan tetap berpegang pada pledoi yang telah disampaikan. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda putusan pada Kamis, 5 Maret 2026.*
(ds/dh)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL