Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA – Peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sarah Siregar, meminta kepolisian berhenti menggunakan istilah "oknum" terhadap anggota yang diduga melanggar aturan.
Menurut Sarah, kesalahan aparat kepolisian adalah tanggung jawab institusi secara kelembagaan, bukan hanya individu.
"Polisi seharusnya berhenti menggunakan kata 'oknum'. Polisi adalah representasi negara dan harus bertanggung jawab secara kelembagaan," ujar Sarah dalam diskusi bertajuk Tragedi Tual: Alarm Reformasi Polri, Kamis (26/2/2026).Baca Juga:
Sarah menilai agenda reformasi Polri selama lebih dari 20 tahun berjalan stagnan.
"Indikator kemajuan reformasi selalu tercoreng oleh anggota polisi yang melakukan pelanggaran hukum atau tidak profesional," tambahnya.
Sementara itu, Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, menyebut kekerasan anggota Brimob belakangan bukan masalah individu semata, melainkan cermin kelemahan institusi kepolisian.
"Lemahnya pengawasan dan akuntabilitas menyebabkan budaya menghormati hukum dan hak asasi manusia tidak tumbuh," kata Usman.
Sorotan publik meningkat menyusul kasus penganiayaan siswa berinisial AT (14) oleh Bripda Masias Siahaya (MS), anggota Brimob Polda Maluku.
Peristiwa terjadi saat patroli cipta kondisi Brimob di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Kamis (19/2) dini hari.
Menurut keterangan polisi, tersangka mengayunkan helm taktikal yang mengenai pelipis korban hingga terjatuh.
Korban dilarikan ke RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, namun dinyatakan meninggal pada pukul 13.00 WIT.
MS kini dijerat Pasal 35 juncto Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 474 ayat 3 KUHP.
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL