Marinir TNI AL Ungkap Peredaran Sabu, Dua Pemuda Langkat Dibekuk Bersama Barang Bukti
LANGKAT, SUMUT Personel Marinir TNI AL mengamankan dua pemuda yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika di Lingkungan IX, Kelurahan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sarah Siregar, meminta kepolisian berhenti menggunakan istilah "oknum" terhadap anggota yang diduga melanggar aturan.
Menurut Sarah, kesalahan aparat kepolisian adalah tanggung jawab institusi secara kelembagaan, bukan hanya individu.
"Polisi seharusnya berhenti menggunakan kata 'oknum'. Polisi adalah representasi negara dan harus bertanggung jawab secara kelembagaan," ujar Sarah dalam diskusi bertajuk Tragedi Tual: Alarm Reformasi Polri, Kamis (26/2/2026).Baca Juga:
Sarah menilai agenda reformasi Polri selama lebih dari 20 tahun berjalan stagnan.
"Indikator kemajuan reformasi selalu tercoreng oleh anggota polisi yang melakukan pelanggaran hukum atau tidak profesional," tambahnya.
Sementara itu, Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, menyebut kekerasan anggota Brimob belakangan bukan masalah individu semata, melainkan cermin kelemahan institusi kepolisian.
"Lemahnya pengawasan dan akuntabilitas menyebabkan budaya menghormati hukum dan hak asasi manusia tidak tumbuh," kata Usman.
Sorotan publik meningkat menyusul kasus penganiayaan siswa berinisial AT (14) oleh Bripda Masias Siahaya (MS), anggota Brimob Polda Maluku.
Peristiwa terjadi saat patroli cipta kondisi Brimob di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Kamis (19/2) dini hari.
Menurut keterangan polisi, tersangka mengayunkan helm taktikal yang mengenai pelipis korban hingga terjatuh.
Korban dilarikan ke RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, namun dinyatakan meninggal pada pukul 13.00 WIT.
MS kini dijerat Pasal 35 juncto Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 474 ayat 3 KUHP.
LANGKAT, SUMUT Personel Marinir TNI AL mengamankan dua pemuda yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika di Lingkungan IX, Kelurahan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan tidak terlibat atau membekingi rencana impor 105 ribu unit mobil pikap asal India ole
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menegaskan agar proses hukum dalam kasus penyelundupan sabu yang menjerat awak kapal (ABK)
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pihaknya tidak mengintervensi kasus Fandi Ramadhan (26), seorang anak b
NASIONAL
JAKARTA Aktor Ammar Zoni kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026). Dalam sidang tersebut, Jak
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Satuan Lalu Lintas Polres Padangsidimpuan menindak tiga sepeda motor yang menggunakan knalpot brong dalam patroli malam,
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, memperagakan kemampuan bela diri di hadapan ratusan personel Direktorat Sa
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Sengketa tanah ulayat di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, kembali memanas. Parsadaan Siregar Siagian menggugat
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Polemik administratif mencuat di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan setelah beredarnya dua surat resmi Panitia S
POLITIK
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, bersama Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS, memimpin penertiban menara telekomu
PEMERINTAHAN