Tanah Ulayat Dibayar ke Orang Dalam? Gugatan ke PT Agincourt Buka Dugaan Skandal

TAPANULI SELATAN — Sengketa tanah ulayat di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, kembali memanas.

Parsadaan Siregar Siagian menggugat PT Agincourt Resources (PT AR), pengelola tambang emas Batang Toru, terkait dugaan pembayaran ganti rugi lahan adat yang dinilai tidak tepat sasaran.

Dalam persidangan yang berlangsung Kamis, 26 Februari 2026, pihak tergugat menghadirkan bukti surat bertanda C-178.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Targetkan 1.467 Huntara Rampung Pekan Depan, Siap Dihuni Saat Idulfitri

Dokumen itu menyatakan perusahaan telah membayarkan ganti rugi lahan seluas 32 ribu meter persegi atas nama Ir. Pramana Tri Wahyudi.

Namun, kuasa hukum penggugat, RHa Hasibuan, mempertanyakan dasar pembayaran tersebut. Berdasarkan penelusuran pihaknya, Ir. Pramana Tri Wahyudi disebut merupakan karyawan PT AR dan pernah menjabat sebagai Senior Manager Humas pada periode 2019–2020. Ia juga disebut berdomisili di Sleman, Jawa Tengah.

"Pertanyaannya menjadi mendasar, mengapa seseorang yang memiliki posisi strategis di perusahaan justru menerima pembayaran ganti rugi atas lahan yang sedang disengketakan masyarakat adat?" ujar RHa.

Menurut dia, fakta tersebut akan menjadi poin penting dalam kesimpulan perkara yang akan diajukan kepada majelis hakim.

Pihak penggugat menilai pembayaran tersebut berpotensi tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam proses pembebasan lahan.

Isu ini memicu kecurigaan di tengah masyarakat Batang Toru. Sejumlah pihak mempertanyakan kemungkinan adanya praktik yang menyimpang dalam proses pengadaan lahan.

Masyarakat adat menilai, apabila benar ganti rugi diberikan kepada pihak yang bukan pemilik hak ulayat, maka hal itu berpotensi menjadi preseden buruk dalam perlindungan tanah adat di wilayah yang menjunjung nilai Dalihan Natolu.

Klaim 3.000 Hektare Lahan

Persoalan serupa juga disuarakan Parsadaan Marga Pulungan. Sekretaris Jenderal Parsadaan Marga Pulungan, Muhammad Erwin Pulungan, menyatakan pihaknya masih menuntut penyelesaian lahan sekitar 3.000 hektare yang diklaim berada dalam wilayah adat mereka.

Wilayah tersebut disebut memiliki nilai historis dan genealogis yang kuat, berbatasan dengan kawasan Luat Marancar Siregar dan merupakan bagian dari eks Kuria Batang Toru.

Erwin menyatakan tim dari Jakarta telah turun langsung melakukan peninjauan lapangan di Batang Toru dan Muara Batang Toru. Ia menegaskan pihaknya mendesak agar operasional tambang dihentikan hingga persoalan hak ulayat memperoleh kepastian hukum.

Pemerintah Lakukan Kajian

Di tingkat pusat, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyatakan telah melakukan pengkajian menyeluruh terhadap operasional PT AR. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, dalam pernyataan tertulis pada 9 Februari 2026, menegaskan setiap kebijakan strategis di sektor investasi ditempuh secara hati-hati dan berlandaskan hukum.

Menurut Rosan, kajian tersebut mencakup aspek hukum, teknis produksi, hingga strategi bisnis perusahaan ke depan. Perkembangan hasil kajian, kata dia, telah dilaporkan kepada Prabowo Subianto sebagai bagian dari koordinasi lintas instansi.

Sengketa ini kini menjadi perhatian luas karena menyangkut hak tanah adat, sejarah marga, serta keberlanjutan nilai budaya di Tapanuli Selatan.

Di tengah proses hukum yang berjalan, publik menunggu kejelasan fakta persidangan serta sikap resmi perusahaan atas tudingan tersebut.*

(dh)

RI-AS Bentuk Dewan Perdagangan & Investasi, Langkah Strategis Tingkatkan Ekspor dan Selesaikan Sengketa

Kontroversi Mutasi ASN, Ketua IDAI Sebut Diberhentikan Paksa oleh Kemenkes

Sidang Lapangan Sengketa Lahan 190 Hektare Memanas: Media Terpaksa Gelar Konferensi Pers di Pinggir Jalan Bahaya

PT AR Sampaikan Hak Jawab atas Pemberitaan Dugaan Pengusiran Wartawan di Area Martabe

Sengketa Lahan atau Intimidasi Pers? DPD IJEN Tapsel Soroti PT Agincourt Resources di Tengah Isu Izin dan Transparansi

Ketua Adat Siregar Siagian Minta Presiden Prabowo Turun Tangan, PT Agincourt Resources Diminta Bayar Ganti Rugi Tanah Leluhur