Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA – Kuasa hukum Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) yang tersangkut kasus sabu 2 ton, Hotman Paris Hutapea, menyatakan heran atas tuntutan hukuman mati terhadap kliennya.
Pasalnya, Fandi disebut baru tiga hari bekerja di kapal dan sama sekali tak mengenal kapten kapal sebelumnya.
Hotman menjelaskan, Fandi merupakan lulusan D4 jurusan mesin kapal yang melamar pekerjaan secara resmi melalui agen pelayaran.Baca Juga:
"Dia melamar ke suatu agen dan diterima. Si agen memberi tahu siapa kaptennya, tapi Fandi tidak pernah bertemu atau mengenal kapten tersebut," ujar Hotman.
Fandi baru pertama kali bertemu kapten pada 1 Mei 2025 di rumah sang kapten, sebelum keberangkatan ke Thailand.
Karena kapal belum siap beroperasi, Fandi dan kru lain diinapkan di hotel selama 10 hari. Mereka baru naik kapal pada 14 Mei 2025.
Menurut Hotman, kapal yang dinaiki Fandi juga berbeda dengan yang tertera dalam kontrak kerja.
"Seharusnya kapalnya North Star, tapi dibawa ke kapal Sea Dragon," kata Hotman.
Tiga hari setelah berlayar, sebuah kapal nelayan datang membawa 67 kardus yang diperintahkan kapten untuk dipindahkan oleh seluruh awak kapal.
Fandi pun sempat menanyakan isi muatan. Kapten mengaku itu adalah emas dan uang.
Hotman menegaskan, tidak ada bukti yang menunjukkan Fandi mengetahui isi muatan.
"Dia baru melamar, baru tiga hari naik kapal. Bagaimana mungkin seorang pemilik narkoba mempercayakan barang triliunan rupiah kepada orang yang baru dikenal?" ujarnya.
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL