Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Budiman Bayu Prasojo, terkait dugaan suap importasi barang di lingkungan DJBC.
Penangkapan dilakukan Kamis (26/2/2026) sore di kantor pusat DJBC, Jakarta, usai Budiman ditetapkan sebagai tersangka baru dalam perkara tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan Budiman langsung dibawa ke Gedung KPK Merah Putih untuk pemeriksaan intensif.Baca Juga:
"BPP disangkakan melanggar ketentuan Pasal 12B Besar atau gratifikasi juncto Pasal 20 huruf c KUHP baru," kata Budi.
Penetapan tersangka baru ini berawal dari temuan uang Rp5 miliar dalam lima koper di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan.
Penyidik mendalami asal-usul uang dan peruntukannya, sebelum menetapkan Budiman sebagai tersangka.
Kasus ini sebelumnya telah menjerat enam tersangka lain, termasuk pejabat DJBC seperti Rizal (Direktur Penindakan dan Penyidikan P2 DJBC), Sisprian Subiaksono (Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC), dan Orlando Hamonangan (Kasi Intelijen DJBC), serta pihak swasta dari PT Blueray Cargo.
Para pejabat diduga menerima setoran rutin Rp7 miliar per bulan agar barang-barang impor PT Blueray lolos pengecekan.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa barang-barang impor tersebut sebagian besar adalah palsu atau KW yang seharusnya diperiksa Bea Cukai.
"Mereka ingin barang-barang di bawah naungannya masuk tanpa pemeriksaan, agar bisa melewati pengawasan dengan lancar," ujarnya.
Penyidik menjerat penerima suap dengan Pasal 12 huruf a dan b UU 31/1999 juncto UU No.20/2021 dan KUHP baru, serta Pasal 12B UU 31/1999. Sedangkan pihak pemberi suap dijerat Pasal 605 ayat 1 a dan b serta Pasal 606 ayat 1 KUHP baru.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyingkap praktik suap sistematis di lingkungan Bea Cukai dan menunjukkan upaya KPK dalam menindak dugaan gratifikasi dan penyelundupan barang ilegal.*
(k/dh)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL