PSI Sentil PDIP: Sejak “Kenikmatan Politik” Dicabut Jokowi, Komentar Selalu Miring
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga realisasi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sesuai kontrak yang telah disepakati.
Dugaan ini muncul setelah KPK melakukan pemeriksaan lapangan terkait distribusi bansos beras oleh PT Dosni Roha Indonesia (DNR).
"Ditemukan dugaan bahwa penyaluran tidak sampai ke titik akhir, masih di pul atau titik tertentu, sehingga masih membutuhkan effort lebih untuk bisa sampai ke titik akhir. Artinya, hal ini bertentangan dengan kontrak penyaluran bansos," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat ditemui di Jakarta, Kamis (26/2/2026).Baca Juga:
Menurut Budi, dugaan penyimpangan ini terjadi secara masif di sejumlah wilayah Indonesia, sehingga KPK terus mendalami praktik distribusi di lapangan.
Untuk menelusuri hal ini, KPK pada 25 Februari 2026 memeriksa dua saksi dari klaster PT DNR, yaitu Direktur Operasional PT DNR Logistics tahun 2021–2024, Herry Tho, dan mantan Pejabat Pembuat Komitmen Kemensos, Matheus Joko Santoso.
Pemeriksaan ini difokuskan untuk mengetahui kesesuaian praktik distribusi dengan kontrak penyaluran yang seharusnya sampai ke penerima manfaat.
Kasus dugaan korupsi bansos beras PKH ini pertama kali diumumkan KPK pada Maret 2023 terkait distribusi tahun 2020–2021.
Pada Agustus 2023, KPK menetapkan sejumlah tersangka, termasuk beberapa pejabat dan pelaku usaha, dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp326 miliar.
Sejak Agustus 2025, KPK mengembangkan kasus tersebut ke klaster penyaluran bansos oleh PT DNR Indonesia, menetapkan tiga tersangka individu dan dua korporasi sebagai tersangka, dengan perkiraan kerugian negara sekitar Rp200 miliar.
Tersangka individu yang masih aktif dijaga pergerakannya dengan pencegahan bepergian ke luar negeri, termasuk Komisaris Utama DNR Logistics sekaligus Dirut DNR, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe.
Hingga kini, tiga individu tersangka tetap dalam status penyidikan, yakni Rudy Tanoe, Edi Suharto (Staf Ahli Mensos bidang Perubahan dan Dinamika Sosial), dan Kanisius Jerry Tengker (Dirut DNR Logistics 2018–2022).
PT DNR dan DNR Logistics juga telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi.
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Asahan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (
PEMERINTAHAN