MEDAN — Pemerintah Kabupaten Asahan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Predikat tersebut menjadi raihan WTP kesepuluh bagi Kabupaten Asahan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD dilakukan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Paula Henry Simatupang kepada Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin di Aula BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Jumat, 29 Mei 2026.Baca Juga:
Kegiatan itu turut dihadiri Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, jajaran organisasi perangkat daerah, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah lainnya.
Paula Henry Simatupang mengatakan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan agenda rutin BPK untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
"Pemeriksaan keuangan ini merupakan kegiatan rutin yang kami lakukan kepada setiap pemerintah daerah. Setelah tiga bulan tahun anggaran berakhir, pemerintah daerah wajib menyerahkan laporannya kepada kami dan akan kami selesaikan pemeriksaannya dalam waktu dua bulan," kata Paula.
Menurut dia, tujuan pemeriksaan tersebut untuk menilai kesesuaian penyusunan anggaran serta memastikan kepatuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan negara.
Paula juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Asahan karena dinilai disiplin dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.
Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang dinilai berperan dalam penyusunan laporan keuangan hingga kembali meraih opini WTP.
"Alhamdulillah, peraihan WTP ke-10 ini adalah buah dari kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Pemkab Asahan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel," ujar Taufik.
Menurut dia, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Asahan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik.
"Ini bukan akhir, tetapi menjadi motivasi untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya.
SOLO Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tetap mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar kepada negara meski telah menerima amnes
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
