Satgas PRR Salurkan 5 Ambulans ke Wilayah Terdampak Bencana, Layanan Kesehatan Diperkuat
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) terus memperkuat layanan kesehatan bagi
NASIONAL
MEDAN — Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai satu-satunya pemerintah daerah di Sumatera Utara yang berhasil mempertahankan opini WTP selama 13 kali berturut-turut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Paula Henry Simatupang kepada Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang bersama Ketua DPRD Labuhanbatu Selatan Ari Winata di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Jumat, 29 Mei 2026.Baca Juga:
Penyerahan laporan itu turut didampingi Sekretaris Daerah Labuhanbatu Selatan M. Reza Pahlevi Nasution.
Dalam sambutannya, Paula Henry Simatupang mengatakan opini WTP diberikan berdasarkan sejumlah indikator penilaian, di antaranya kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan daerah.
Menurut Paula, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga dinilai memiliki komitmen yang baik selama proses pemeriksaan berlangsung sehingga seluruh tahapan audit dapat berjalan lancar.
Sementara itu, Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang menyampaikan rasa syukur atas capaian opini WTP ke-13 secara berturut-turut tersebut.
"Alhamdulillah, capaian ini menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Labuhanbatu Selatan. WTP ke-13 bukan sekadar prestasi administratif, tetapi bukti konsistensi dan komitmen kami dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab," ujar Fery.
Ia menegaskan, capaian tersebut akan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurut dia, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan dipercaya masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, BPK RI Perwakilan Sumatera Utara juga menyerahkan LHP LKPD Tahun Anggaran 2025 kepada sejumlah pemerintah daerah lain di Sumatera Utara, di antaranya Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tapanuli Selatan, serta Kota Pematangsiantar.*
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) terus memperkuat layanan kesehatan bagi
NASIONAL
BENER MERIAH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) berhasil mempertemukan aspirasi ma
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut modus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Sukoharjo nonaktif, Etik Surya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait dugaan permasalahan dalam pelaksanaan Pro
NASIONAL
SOLO Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut bergabungnya komedian Narji sebagai tambahan kekuatan bagi partai, khususnya di Provinsi
POLITIK
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat sebanyak 28.478 siswa baru telah ditetapkan sebagai peserta didik Sekolah Rakyat Tahun Ajar
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mendukung proses pengusutan dugaan kasus korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agu
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan pengusutan dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan kesiapan Pemerintah Kota (Pemko) Medan mendukung pelaksanaan kegiatan nasional S
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mulai berkantor di wilayah Kepulauan Nias pada pekan ini. Langkah terse
PEMERINTAHAN