MEDAN — Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai kembali mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian ini menandai keberhasilan Pemko Tanjungbalai dalam mempertahankan opini tertinggi tersebut selama tiga tahun berturut-turut.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, kualitas kepatuhan anggaran Pemko Tanjungbalai kali ini menunjukkan tren peningkatan signifikan.Baca Juga:
Jika pada LKPD Tahun Anggaran 2024 kota ini meraih opini WTP dengan Penekanan Suatu Hal (PSH), maka untuk laporan keuangan TA 2025, Tanjungbalai berhasil menyabet predikat WTP Murni tanpa catatan PSH.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina.
Penyerahan yang disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Tanjungbalai Tengku Eswin ini berlangsung di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Medan, pada Jumat, 29 Mei 2026.
Plh Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyampaikan apresiasi mendalam atas raihan hattrick opini WTP tersebut.
Menurutnya, predikat ini bukan sekadar urusan administratif formalitas, melainkan cerminan dari komitmen tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Kami bersyukur atas opini WTP untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Ini bukan hanya pengakuan atas transparansi dan akuntabilitas keuangan, melainkan manifestasi kerja keras seluruh jajaran instansi," kata Fadly usai menerima dokumen LHP.
Fadly menegaskan bahwa perolehan WTP Murni ini merupakan hasil kolaborasi solid dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), serta sokongan dari seluruh elemen masyarakat.
"Capaian ini menjadi motor penggerak bagi kami untuk mengakselerasi visi Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais, Sejahtera) ke depan," ujarnya menambahkan.
Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, dalam sambutannya menjelaskan bahwa opini WTP diberikan lantaran laporan keuangan yang disajikan Pemko Tanjungbalai per 31 Desember 2025 dinilai wajar dalam semua hal yang material.
MEDAN Pemerintah Kabupaten Asahan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengklaim berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sepanjang tahun 2025 melalui pengu
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan keberadaan 255 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan berdiri
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan untuk membenahi akses jalan menuju Tempat Pemak
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter generasi muda di
PEMERINTAHAN
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mendorong kementerian dan lembaga mem
NASIONAL
STABAT Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Langkat resmi membangun kerja sama strategis dengan Lemb
NASIONAL
BINJAI Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai menggelar penyembelihan dan pembagian daging qurban dalam rangka memperingati Hari Raya
NASIONAL
MEDAN Rangkaian persidangan kasus dugaan korupsi proyek Kota Deli Megapolitan (KDM) CitraLand di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipik
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemerintah Desa Bogak melalui Kepala Desa Bogak, Fazzary Akbar, SE, menyampaikan informasi penting kepada masyarakat terkait pe
PEMERINTAHAN
