6 Lokasi di Medan Kena Pemadaman Listrik Hari Ini 13 Oktober, Cek Daftarnya
MEDAN Sejumlah wilayah di Kota Medan terdampak pemadaman listrik pada Selasa (13/10/2026). Pemadaman berlangsung sekitar tujuh jam, mulai
PERISTIWA
JAKARTA — Pembentukan badan usaha ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai dapat menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis sekaligus menutup potensi kebocoran penerimaan negara dari sektor sumber daya alam (SDA).
Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, mengatakan selama ini tata niaga ekspor komoditas unggulan seperti crude palm oil (CPO) dan batu bara masih menyisakan berbagai persoalan serius, terutama terkait praktik under invoicing, transfer pricing, hingga lemahnya posisi tawar Indonesia di pasar internasional.
"Dari sisi fiskal dan tata kelola devisa, sentralisasi ekspor merupakan solusi struktural yang cepat dan kuat untuk menghentikan kebocoran pendapatan negara akibat praktik rekayasa keuangan," kata Ronny dalam keterangannya, Kamis, 28 Mei 2026.Baca Juga:
Menurut Ronny, sejumlah korporasi selama ini diduga memanfaatkan perusahaan perdagangan di luar negeri untuk menekan nilai ekspor yang dilaporkan dari Indonesia.
Praktik tersebut dinilai berdampak pada tidak optimalnya penerimaan negara serta devisa hasil ekspor (DHE) yang masuk ke sistem keuangan nasional.
Ia menilai kehadiran PT DSI dengan skema ekspor satu pintu akan membuat pemerintah memiliki kontrol yang lebih besar terhadap volume, kualitas, dan harga riil komoditas yang dijual ke pasar global.
"Negara memegang kontrol penuh terhadap volume, kualitas, dan nilai riil dari komoditas yang dijual ke pasar internasional secara transparan," ujarnya.
Selain memperkuat pengawasan, Ronny menilai model sentralisasi ekspor juga dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar internasional.
Sebagai produsen CPO terbesar dunia dan salah satu eksportir batu bara utama, Indonesia dinilai selama ini masih berada dalam posisi sebagai price taker karena eksportir domestik bergerak sendiri-sendiri.
"Melalui penyatuan seluruh volume ekspor di bawah satu bendera negara, Indonesia bisa mentransformasikan dirinya menjadi kekuatan yang mampu mengatur ritme pasokan dan memiliki posisi tawar lebih kuat," kata dia.
Ronny juga menilai mekanisme tersebut dapat membantu pemerintah memastikan kebutuhan domestik tetap terpenuhi sebelum ekspor dilakukan, khususnya untuk komoditas strategis yang berkaitan dengan energi dan pangan nasional.
Meski demikian, rencana pembentukan PT DSI juga menuai kritik karena dinilai berpotensi menciptakan monopoli dalam tata niaga ekspor.
MEDAN Sejumlah wilayah di Kota Medan terdampak pemadaman listrik pada Selasa (13/10/2026). Pemadaman berlangsung sekitar tujuh jam, mulai
PERISTIWA
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari dan anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung saling melontark
POLITIK
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada pembukaan perdagangan Selasa (13/10/2026). IHSG langsung masuk zona merah dan sema
EKONOMI
DELI SERDANG Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Deli Serdang bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Deli Serdang m
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum memba
NASIONAL
JAKARTA Komisi X DPR RI sepakat mendorong pengaturan mekanisme penyetaraan ijazah dan hasil pendidikan luar negeri masuk dalam revisi Unda
NASIONAL
KUALA LUMPUR Pemerintah Malaysia mengaku belum menerima tanggapan dari Indonesia terkait tawaran bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah belum menetapkan kebakaran
NASIONAL
SOLO Relawan Militan Gibran 08 Nusantara berencana melaporkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana ke Bareskri
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming
NASIONAL