Pembentukan PT DSI Dinilai Bisa Tutup Kebocoran Devisa dan Perkuat Kendali Ekspor SDA

JAKARTA — Pembentukan badan usaha ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai dapat menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis sekaligus menutup potensi kebocoran penerimaan negara dari sektor sumber daya alam (SDA).

Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, mengatakan selama ini tata niaga ekspor komoditas unggulan seperti crude palm oil (CPO) dan batu bara masih menyisakan berbagai persoalan serius, terutama terkait praktik under invoicing, transfer pricing, hingga lemahnya posisi tawar Indonesia di pasar internasional.

"Dari sisi fiskal dan tata kelola devisa, sentralisasi ekspor merupakan solusi struktural yang cepat dan kuat untuk menghentikan kebocoran pendapatan negara akibat praktik rekayasa keuangan," kata Ronny dalam keterangannya, Kamis, 28 Mei 2026.

Baca Juga:

• Rupiah Nyaris Rp17.900 per Dolar AS, Menkeu Purbaya: Ini Nggak Masuk Akal

Menurut Ronny, sejumlah korporasi selama ini diduga memanfaatkan perusahaan perdagangan di luar negeri untuk menekan nilai ekspor yang dilaporkan dari Indonesia.

Praktik tersebut dinilai berdampak pada tidak optimalnya penerimaan negara serta devisa hasil ekspor (DHE) yang masuk ke sistem keuangan nasional.

Ia menilai kehadiran PT DSI dengan skema ekspor satu pintu akan membuat pemerintah memiliki kontrol yang lebih besar terhadap volume, kualitas, dan harga riil komoditas yang dijual ke pasar global.

"Negara memegang kontrol penuh terhadap volume, kualitas, dan nilai riil dari komoditas yang dijual ke pasar internasional secara transparan," ujarnya.

Selain memperkuat pengawasan, Ronny menilai model sentralisasi ekspor juga dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar internasional.

Sebagai produsen CPO terbesar dunia dan salah satu eksportir batu bara utama, Indonesia dinilai selama ini masih berada dalam posisi sebagai price taker karena eksportir domestik bergerak sendiri-sendiri.

"Melalui penyatuan seluruh volume ekspor di bawah satu bendera negara, Indonesia bisa mentransformasikan dirinya menjadi kekuatan yang mampu mengatur ritme pasokan dan memiliki posisi tawar lebih kuat," kata dia.

Ronny juga menilai mekanisme tersebut dapat membantu pemerintah memastikan kebutuhan domestik tetap terpenuhi sebelum ekspor dilakukan, khususnya untuk komoditas strategis yang berkaitan dengan energi dan pangan nasional.

Meski demikian, rencana pembentukan PT DSI juga menuai kritik karena dinilai berpotensi menciptakan monopoli dalam tata niaga ekspor.

Namun Ronny menilai skema tersebut masih dapat dibenarkan selama dijalankan untuk kepentingan nasional dan penguatan tata kelola sumber daya alam.

"Dengan menggeser narasi publik dari isu hambatan bisnis menjadi isu kedaulatan ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, pemerintah semestinya mampu menggalang dukungan publik secara organik," ujarnya.*

(km/ad)

Rupiah Nyaris Rp17.900 per Dolar AS, Menkeu Purbaya: Ini Nggak Masuk Akal

Tokoh Putra Daerah Maruli Siahaan Bantu Penerangan Jalan di Bahalimbalo, Warga Akhirnya Nikmati Lampu Setelah Bertahun-tahun Gelap

1.098 Sapi Kurban Prabowo dari APBN, MUI: Tidak Ada Masalah Secara Syar’i

Mau Modal Usaha? Ini Tabel Angsuran KUR BRI 2026 Terbaru, Cicilan Mulai Rp2 Jutaan

Catatan di Balik Menguatnya Peran Negara

Bupati Labusel Serahkan 7 Ekor Sapi untuk 49 Lansia pada Momentum Iduladha 1447 H