Tiga Kali Berturut-turut, Pemko Tanjungbalai Raih Opini WTP Murni dari BPK

Hal itu meliputi kesesuaian pada realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, arus kas, hingga perubahan ekuitas.

Menurut Henry, predikat tertinggi ini disematkan setelah melalui proses pengujian ketat yang berbasis pada empat aspek penilaian utama.

"Aspek tersebut meliputi kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta kecukupan dalam pengungkapan informasi publik," urai Henry.

BPK juga memberikan catatan positif terhadap integritas proses audit yang berlangsung di Tanjungbalai.

Henry mengapresiasi sikap kooperatif jajaran Pemko Tanjungbalai yang memastikan proses pemeriksaan berjalan independen, lancar, serta bersih dari segala bentuk intervensi maupun kompromi transaksional.

Selain Kota Tanjungbalai, pada hari yang sama BPK RI Perwakilan Sumut juga menyerahkan LHP kepada tujuh pemerintah daerah lainnya di wilayah Sumatera Utara, yakni Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Pakpak Bharat, Padang Lawas Utara, Simalungun, Kota Binjai, Gunung Sitoli, dan Kota Tebingtinggi.

Agenda penyerahan LHP ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat teras Pemko Tanjungbalai, di antaranya Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Asisten Administrasi dan Umum Walman Riadi P Girsang, Kepala Inspektorat Indra Halomoan Nasution, Kepala BPKAD Siti Fatimah, serta Kepala Dinas Kominfo Indra Adiguna.*

(ad)

Kemnaker Matangkan Strategi Tripartit Jelang ILC ke-114 di Swiss, Bahas Dampak AI pada Dunia Kerja

Agus Fatoni Dorong Transformasi Digital Keuangan Daerah, Tekankan Integrasi Data SIPD

Efisiensi Anggaran, Distribusi MBG Tak Lagi 6 Hari dalam Sepekan

Kebakaran Tumpukan Kayu Sisa Banjir di Aceh Utara Belum Padam, Lima Desa Terancam

Pembentukan PT DSI Dinilai Bisa Tutup Kebocoran Devisa dan Perkuat Kendali Ekspor SDA

Rupiah Nyaris Rp17.900 per Dolar AS, Menkeu Purbaya: Ini Nggak Masuk Akal