Sejak Januari, Ribuan WNI di Kamboja Ajukan Bantuan Kepulangan ke RI
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencatat sebanyak 4.882 Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja telah meminta bantuan kepulangan
PEMERINTAHAN
MEDAN – Anggota Komisi III DPR RI, Dr. Hinca Panjaitan, hadir di Pengadilan Negeri Medan Jumat (27/2) untuk memantau persidangan Direktur CV Promiseland, Amsal Christy Sitepu, yang dituntut dua tahun penjara atas dugaan korupsi proyek pengelolaan instalasi komunikasi dan informatika serta pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.
Dalam persidangan yang menelan kerugian negara sekitar Rp202 juta, Hinca menekankan pentingnya perlakuan prosedural yang tepat sesuai dengan KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026.
"Kami Komisi III sedang reses, turun ke dapil untuk mengawasi pelaksanaan KUHAP baru. Tidak ada niat intervensi, tetapi mengikuti prosesnya," ujarnya kepada wartawan.Baca Juga:
Hinca menyebutkan, terdapat beberapa hal yang dianggap tidak lazim dalam pemberkasan dan proses awal perkara sehingga menuntut perhatian ekstra.
Ia mendorong kuasa hukum terdakwa mengajukan penundaan sidang agar pledoi dapat disusun secara komprehensif.
Menurut Hinca, proyek kreatif seperti pembuatan video atau website desa berbeda dengan proyek fisik yang memiliki ukuran kuantitatif, sehingga perlu perlakuan berbeda dalam penegakan hukum.
Ia menekankan bahwa kehadirannya dan pengawasan Komisi III DPR bersifat prosedural, bukan substansial.
"Fungsi kami adalah memastikan kesetaraan hak antara terdakwa, penyidik, dan penuntut umum tetap dijaga," jelas Hinca. Ia juga mendorong media untuk ikut mengawal persidangan agar keadilan berjalan sesuai koridor hukum.
Dalam kesempatan itu, Hinca menyinggung kehadiran sejumlah pejabat dari Kejaksaan Negeri Karo di ruang sidang, yang menurutnya dapat dipandang dari dua sisi: bentuk keseriusan penanganan perkara, atau hal yang tidak lazim secara formil.
"Kalau di luar itu datang di ruang persidangan, bisa menjadi pertanyaan. Ini yang mau saya selidiki," ujarnya.
Hinca menegaskan komitmennya untuk menelusuri proses hukum lebih lanjut, termasuk kemungkinan hadir dalam sidang pembacaan pledoi, jika jadwal reses memungkinkan.*
(dh)
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencatat sebanyak 4.882 Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja telah meminta bantuan kepulangan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyerukan deeskalasi dan penyelesaian damai menyusul meningkatnya ketegangan militer antara Pakistan dan A
INTERNASIONAL
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Badan Gizi Nasional (BGN) tak hanya memastikan gizi anak Indonesia terpenuhi,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan dukungannya terhadap program Komando Cadangan (Komcad
PEMERINTAHAN
PEKANBARU Kasus kekerasan di kampus kembali mencuat. Seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau, Faradilla Ayu Pramesti
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jen
HUKUM DAN KRIMINAL
DOLOKSANGGUL Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, menerima audiensi Pengurus dan jajaran KSP CU Bah
EKONOMI
BANDA ACEH Pemerintah Aceh melepas Tim Safari Ramadhan yang akan bergerak ke wilayah terdampak bencana. Pelepasan berlangsung di Aula Se
PEMERINTAHAN
TABANAN Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan memberikan penjelasan sederhana mengenai tiga istilah penting dalam tata ruang RTRW, RDTR,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan perjanjian dagang Agreements on Reciprocal Trade (ART) ant
EKONOMI